TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan menetapkan penguatan peran museum sebagai prioritas utama dalam transformasi kebijakan kebudayaan tahun ini. Pemerintah berupaya mengubah persepsi masyarakat terhadap museum agar tidak lagi dianggap sebagai tempat penyimpanan benda kuno yang pasif.

"Museum menjadi salah satu fokus transformasi kebijakan. Museum tak lagi kita pandang sebagai gudang artefak, melainkan ruang edukasi publik, ruang dialog sejarah, wahana diplomasi budaya, dan museum juga menjadi ruang hidup yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan," ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Statistik dan Kolaborasi Revitalisasi

Data menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dengan catatan 4,32 juta kunjungan ke museum dan cagar budaya di bawah naungan kementerian sepanjang tahun 2025. Saat ini, sebanyak 516 museum di Indonesia telah melalui proses registrasi dan standardisasi.

Fadli Zon menekankan bahwa kunci keberhasilan menghidupkan museum terletak pada kerja sama lintas sektor.

“Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga pihak swasta, korporasi, bahkan dengan para filantropis. Filantropis ini menjadi penting untuk menggerakkan museum-museum menjadi ruang edukasi dan membuat museum lebih menarik dan menghidupkan narasinya,” tambahnya.

Fokus Kebijakan: Revitalisasi Keraton dan Komunitas

Selain museum, kementerian juga berencana melakukan revitalisasi keraton di seluruh penjuru Indonesia. Kebijakan kebudayaan tahun ini dirancang agar kebudayaan tidak hanya menjadi simbol identitas dan alat pemersatu, tetapi juga sumber kesejahteraan melalui pemanfaatan yang berkelanjutan.

Fadli Zon menginginkan kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. “Ke depan kita mengharapkan kebudayaan bukan satu hal yang statis atau tangible asset (aset berwujud), melainkan sebagai daya hidup masyarakat yang terus bergerak. Dalam kerangka ini, komunitas budaya kita tempatkan sebagai aktor utama,” tegasnya.

Menjaga Keseimbangan Nilai dan Teknologi

Dalam membangun ekosistem budaya, negara berkomitmen memperluas akses dan meningkatkan kapasitas untuk menjembatani ketimpangan sosial. Fadli Zon mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan akar nilai budaya itu sendiri.

“Karena itu, kebijakan kebudayaan harus adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi, tapi juga tetap berpijak pada nilai. Tanpa adaptasi, kebudayaan bisa tertinggal, bisa dilupakan, bisa kehilangan para pelakunya. Namun tanpa nilai, kebudayaan bisa kehilangan makna, bisa kehilangan arah,” tutup Menbud. (*)