TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan bahwa penerapan digitalisasi bantuan sosial (digitalisasi bansos) berpotensi mengurangi hingga 34 juta orang dari kategori miskin selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Pemerintah, melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, berencana menerapkan digitalisasi bansos secara perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Implementasi ini nantinya akan diperluas secara bertahap ke berbagai daerah lainnya.

Agenda digitalisasi bansos merupakan salah satu dari tiga fokus utama komite, bersama digitalisasi perizinan usaha dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem digital ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

Proses backend akan berjalan secara otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

Namun, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang, angka yang lebih kecil dari proyeksi penurunan kemiskinan yang dikemukakan DEN.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa proyeksi tersebut merupakan potensi pengurangan jumlah orang miskin selama periode pemerintahan Prabowo, dengan dua syarat utama: pertumbuhan ekonomi yang tercapai dengan baik, dan program pemerintah yang berpihak pada orang miskin (termasuk digitalisasi bansos) berjalan optimal.

Arief juga menggarisbawahi bahwa proyeksi ini dapat terwujud hanya jika tingkat kemiskinan diukur dengan metode yang lebih mencerminkan realitas. “Kalau metode yang digunakan tidak diperbaiki, yang notabene sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi di masyarakat karena sudah tidak diperbarui selama 27 tahun, pengurangan kemiskinan itu diperkirakan hanya di angka 2 jutaan,” jelas Arief.