TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah berencana menerapkan sistem berbasis digital dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran program tersebut. Inisiatif ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Nanti misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dengan digitalisasi ini, Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat memperoleh data yang lengkap dan real-time sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Karena ide yang diberikan oleh Presiden dengan Makan Bergizi Gratis itu menurut saya ide yang sangat hebat. Tapi, eksekusinya perlu kita sama-sama bantu, sehingga itu bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut memimpin Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Mandat percepatan transformasi digital ini pertama kali diberikan oleh Presiden sekitar tujuh bulan lalu, dan sebagai tindak lanjutnya, dibentuk tim kecil untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat diimplementasikan.

Komite ini memiliki tiga agenda utama: digitalisasi program bantuan sosial (bansos), digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI). Untuk digitalisasi program bansos, komite akan memulai implementasi perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai wilayah uji coba (piloting project).

Luhut menyatakan bahwa penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain jika uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang positif. Komite akan memantau perkembangannya hingga Desember mendatang sambil melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota lainnya agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk mengadopsi sistem bansos digital.

"Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu," tuturnya.(*)