TIMES JAKARTA, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama menegaskan komitmen untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan pelayanan, serta menghapus citra negatif yang selama ini melekat pada institusi Bea Cukai. Hal itu disampaikan Djaka menanggapi ultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka kemungkinan mengembalikan sistem kepabeanan ke model Orde Baru apabila pembenahan internal tak menunjukkan hasil signifikan.

“Intinya, itu adalah bentuk koreksi. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka dalam Konferensi Pers Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal di Kanwil DJBC Jakarta, Rabu (3/12/2025), mengutip ANTARA.

Djaka menyebut strategi utama pembenahan DJBC mencakup transformasi budaya kerja, peningkatan kinerja pegawai, serta memperkuat sistem pengawasan di seluruh lini. Pengawasan di pelabuhan dan bandara menjadi fokus, mengingat area tersebut menjadi pintu utama pergerakan barang impor maupun ekspor.

“Mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan atau di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan tersebut harus berdampak langsung pada kemudahan yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

Penggunaan Teknologi AI untuk Berantas Underinvoicing

Bea Cukai juga telah menerapkan sejumlah langkah modernisasi, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) guna memerangi praktik underinvoicing yang selama ini menjadi salah satu sumber kerugian negara. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan akurasi pemeriksaan dokumen dan meminimalkan celah pelanggaran.

Pembenahan ini sekaligus merespons dua persoalan utama yang disoroti Menkeu Purbaya, yaitu praktik underinvoicing ekspor dan lolosnya barang ilegal.

Menkeu Purbaya sebelumnya menyatakan memberi waktu satu tahun untuk melihat progress nyata reformasi Bea Cukai. Ia bahkan menyebut opsi ekstrem berupa pelibatan kembali SGS, seperti yang pernah diterapkan pada era Orde Baru, jika pembenahan internal “mandek”.

Menanggapi hal tersebut, Djaka menyatakan pihaknya optimistis dapat memenuhi target.

“Harus optimistis. Kalau kita tidak optimistis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan makan gaji buta? Tentu tidak akan mau,” ujarnya tegas.

Pada masa Orde Baru, sebagian pegawai Bea Cukai sempat dirumahkan karena fungsi pemeriksaan kepabeanan dialihkan kepada SGS dan PT Surveyor Indonesia.

Djaka mengakui reformasi di tubuh DJBC tidak dapat berjalan tanpa dukungan publik. Menurutnya, berbagai aspek fundamental harus dibenahi, mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM), ketersediaan peralatan, hingga citra institusi.

“Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” katanya.

Meski demikian, ia menilai perkembangan teknologi internal Bea Cukai saat ini jauh lebih maju dibanding masa lalu, sehingga reformasi dipercaya akan lebih cepat dan efektif.

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak sedang marah, namun seluruh jajaran Kemenkeu diminta bekerja lebih serius. Ia menegaskan pelibatan SGS hanya menjadi opsi cadangan, sementara prioritas utama tetap mengandalkan perbaikan internal yang sudah berjalan. (*)