TIMES JAKARTA, JAKARTA – Anggota DPR RI Maman Imanulhaq menyatakan bahwa demo rakyat di Pati, Jawa Tengah, dapat menjadi bukti nyata adanya harapan baru bagi kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Menurutnya, masyarakat Pati menunjukkan bahwa kebijakan pemimpin daerah yang merugikan dapat dilawan, meskipun tidak ada saluran resmi untuk menyampaikan kritik. Hal ini merujuk pada keputusan Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, yang memicu gelombang protes.

"Sesungguhnya perjuangan rakyat secara keseluruhan menjadi semangat bagi munculnya proses demokrasi yang sehat dan berdaulat," ujar Maman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa awalnya, warga Pati melakukan protes dengan cara santun, seperti menggalang dukungan logistik berupa makanan dan minuman di sekitar lokasi demonstrasi.

Maman menambahkan bahwa meskipun Bupati Sudewo telah mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2, terjadi putusnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

"Komunikasi itulah yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses demokrasi bahwa niat baik kekuatan kedaulatan rakyat di Pati seharusnya direspon oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati," tegasnya.

Dia juga menegaskan langkah DPRD Pati yang membentuk Pansus untuk pemakzulan Bupati Pati tersebut adalah mekanisme yang sudah tepat."Jadi jangan sampai juga dalam proses demokrasi hanya karena ada people power seperti itu lalu seorang harus jatuh," kata Maman. 

Pada Rabu siang, ribuan warga Pati kembali berunjuk rasa menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo, menyusul polemik kenaikan PBB. Aksi ini berlangsung di Alun-alun Kota Pati, dekat Pendopo Kabupaten.

Beberapa orator dalam demonstrasi tersebut mengecam sikap arogan Bupati dan mendesaknya mundur. Aksi ini akhirnya memicu kericuhan, hingga aparat kepolisian turun tangan dengan tindakan represif. (*)