TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 untuk segera menuntaskan janji mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

"Selama hampir dua dekade, RUU PPRT sudah dua kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Namun, hingga akhir tahun 2024, RUU ini kembali gagal disahkan," ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Andy menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU PPRT untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa undang-undang ini diharapkan bisa memperbaiki hubungan kerja antara PRT dan majikan yang menggunakan jasa mereka.

Selain itu, Andy Yentriyani menyampaikan bahwa DPR juga perlu mempercepat pembahasan RUU Pelindungan Masyarakat Adat.

Menurutnya, undang-undang tersebut harus memberikan perhatian khusus kepada perempuan adat dan penganut agama leluhur, yang kerap kali menghadapi kerentanan khusus.

Tidak hanya itu, Komnas Perempuan mengingatkan parlemen agar lebih memperhatikan kerentanan perempuan korban kekerasan, terutama dalam konteks krisis iklim. Hal itu penting dalam proses penyusunan undang-undang terkait tata kelola lingkungan, investasi, dan perubahan iklim.

Komnas Perempuan juga memberikan sorotan pada pembahasan RUU Kepulauan yang dinilai penting untuk memperkuat layanan bagi perempuan korban kekerasan di wilayah kepulauan.

"Juga Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang mandek hingga saat ini padahal konvensi ini dibutuhkan untuk memastikan pemulihan mendesak bagi korban dan keluarganya," kata Andy Yentriyani. (*)