TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menegaskan perlunya dukungan politik yang kuat dari negara-negara anggota G20 untuk menjaga nilai dan prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam sesi ketiga G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) yang digelar di Gqeberha, Afrika Selatan, Jumat (10/10/2025), Budi menyampaikan bahwa stabilitas sistem perdagangan global hanya dapat terwujud melalui komitmen bersama untuk memperkuat peran WTO.

“Para menteri harus mengambil langkah pertama untuk mencari titik temu, membangun kembali kepercayaan terhadap sistem, dan mendorong pemanfaatan mekanisme WTO. Meskipun dalam beberapa hal kita harus bersiap menghadapi badai,” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Budi Santoso mengapresiasi proses reformasi WTO yang sedang difasilitasi di Jenewa oleh Duta Besar Peter Ølberg. Menurutnya, hasil-hasil positif dari area yang masih berfungsi dengan baik perlu disebarluaskan ke khalayak politik yang lebih luas agar dukungan terhadap organisasi tersebut semakin kuat.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan Pembukaan (Preamble) Persetujuan Marrakesh sebagai pedoman utama sistem perdagangan multilateral.

“Komitmen bersama ini mencerminkan pengakuan akan peran vital perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan,” tutur Budi.

Mendag menyoroti meningkatnya langkah-langkah unilateral yang dilakukan sejumlah negara dan dinilai dapat mengancam prinsip dasar sistem perdagangan multilateral. Fenomena ini, menurutnya, telah menimbulkan skeptisisme dan mengikis kepercayaan terhadap WTO.

“Dengan segala kekurangannya, WTO tetap merupakan aset global yang berharga dan esensial. Kita perlu menavigasinya di antara karang dan batu karang untuk menciptakan pelabuhan yang aman,” tegasnya.

Komitmen Negara G20 dalam Reformasi WTO

Dalam pertemuan tersebut, para menteri perdagangan G20 menyepakati beberapa poin penting yang tertuang dalam pernyataan bersama.

Pertama, menegaskan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, transparan, dan berkelanjutan melalui agenda reformasi WTO.

Kedua, mendukung kesuksesan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang akan digelar pada Maret 2026 di Kamerun.

Ketiga, menekankan pentingnya diversifikasi rantai pasok global untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Keempat, mendukung kontribusi perdagangan dan investasi dalam mempercepat industrialisasi global.

Budi menambahkan bahwa Indonesia mengajak semua anggota G20 untuk tidak menjadikan perdagangan sebagai alat politik.

“Indonesia mengajak seluruh negara anggota G20 menahan diri agar tidak menjadikan perdagangan sebagai instrumen politik, serta terus mengedepankan dimensi pembangunan bagi negara berkembang dalam setiap perjanjian perdagangan internasional,” ujarnya. (*)