TIMES JAKARTA, JAKARTA – YouTube telah berevolusi dari sekadar platform berbagi video menjadi ekosistem digital yang multifungsi dan vital bagi miliaran orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang memiliki basis pengguna internet aktif yang sangat besar. 

Platform ini, bagi Masyarakat indonesia, ini seakan mendominasi sebagai pusat hiburan utama, tempat pengguna mencari segala jenis konten mulai dari video musik, trailer film, hingga vlog dan komedi yang berfungsi sebagai pelepas penat harian. 

Lebih dari itu, YouTube telah mengambil peran besar dalam pendidikan dan pembelajaran informal; banyak orang kini beralih ke kanal-kanal edukasi untuk mencari tutorial praktis, menguasai keterampilan baru seperti memasak atau pemrograman, hingga memahami materi akademis yang kompleks, menjadikannya perpustakaan pengetahuan visual yang paling mudah diakses. 

Politikus saat ini secara masif menggunakan YouTube sebagai salah satu sarana komunikasi, kampanye, dan branding utama mereka, sarana komunikasi, mencoba untuk terbuka pada Masyarakat?  

Peran YouTube bagi politikus jauh melampaui media tradisional karena menawarkan beberapa keunggulan strategis yang sangat banyak dan efektif di era digital. Politikus saat ini secara masif menggunakan YouTube sebagai salah satu sarana komunikasi, kampanye, dan branding utama mereka. 

Dibalik itu semua, peran politikus pun tidak lagi kaku dan penuh dengan aturan birokrasi membosankan, mencoba menjadi cair, dan menyesuaikan dengan pangsa pasar politik.  

Penggunaan YouTube oleh politikus dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek penting. Pertama, sebagai alat branding dan personalisasi. YouTube memungkinkan politikus untuk menampilkan sisi diri mereka yang lebih personal (personalisasi), santai, atau di luar citra formal yang biasa terlihat di berita Atau menunjukan bagaimna dia ingin terlihat di mata masyarakat (branding), bisa sebagai seorang yang agamis, budayawan, tegas, militer, problem solver atau mungkin baim wong versi politik. Hal ini sangat membantu dalam memecah citra kaku yang sering melekat pada figur politik selama ini.

Kedua, YouTube berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan pesan tanpa filter. Di media tradisional, pesan politikus sering kali dipotong atau dibingkai oleh narasi pihak redaksi. 

Melalui kanal YouTube pribadi, mereka dapat mengunggah pidato penuh, penjelasan program kerja sedikitpun tanpa intervensi atau pemutarbalikan fakta oleh “media” yang tidak bertanggung jawab, memastikan pesan orisinalnya sampai sepenuhnya kepada pendukung dan pemilih. Jadi politikus dapat melakukan control sepenuhnya akan perannya di Masyarakat. 

Ketiga, platform ini sangat efektif untuk mobilisasi dan jangkauan audiens. YouTube memiliki demografi pengguna yang sangat luas, termasuk audiens dan pengguna internet aktif yang mungkin tidak lagi menonton televisi, surat kabar atau majalah. 

Keempat, YouTube menawarkan interaksi dua arah yang unik, fitur di youtube, seperti komentar, live chat saat politikus melakukan siaran lansung, dan survei dapat memberikan data dan feedback real-time mengenai penerimaan publik terhadap kebijakan yang politikus tersebut berikan selama ini.  

Data ini sangat berharga bagi, yang mau, tim kampanye dan politikus itu sendiri untuk mengukur sentimen publik dan menyesuaikan strategi komunikasi mereka kedepan untuk kepentingan politik electoral dan membuat kebijakan. 

Secara keseluruhan, YouTube adalah sarana yang efisien, berdaya jangkau luas, dan memberikan kontrol narasi yang sangat besar, menjadikannya senjata komunikasi yang tak tepat bagi politik di dunia modern.

Penggunaan budaya populer dalam konten YouTube oleh para politisi merupakan strategi modern yang sangat efektif untuk menarik perhatian publik. Dengan memanfaatkan tren, meme, dan format video yang sedang viral, politisi mampu menampilkan citra yang lebih relevan dan mudah didekati, menghilangkan kesan kaku yang melekat pada politik tradisional. 

Strategi ini secara signifikan meningkatkan potensi viralitas konten, memastikan pesan politik menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas yang aktif di platform tersebut. 

Lebih dari itu, mengemas isu-isu kompleks dalam balutan hiburan atau tantangan ringan memungkinkan pesan untuk mudah dicerna dan membantu memanusiakan politisi, membuat mereka terlihat lebih otentik dan akrab di mata masyarakat.

Namun politikus, sejatinya tidak lupa, Ketergantungan yang berlebihan pada strategi budaya populer (pop culture) dalam politik lewat media baru ini dapat memicu berbagai konsekuensi negatif serius, utamanya adalah trivialisasi isu penting, dimana fokus utama bergeser dari substansi kebijakan menjadi sekadar gimmick atau upaya untuk menjadi viral. Keadaan ini berisiko merusak kredibilitas dan otoritas seorang politisi dan bahkan mungkin, partai penyokongnya. 

Kebijakan publik seharusnya dirancang dan diimplementasikan dengan orientasi utama pada peningkatan kesejahteraan (welfare improvement) dan pemecahan masalah publik (problem-solving) yang dihadapi rakyat. 

Sebuah kebijakan dikatakan berguna jika ia tepat sasaran, artinya berhasil menjangkau kelompok yang memang membutuhkan, seperti berkurangnya angka penanguran, berkurangnya angka kesenjangan sosial, atau misal subsidi yang benar-benar diterima oleh masyarakat miskin atau program pendidikan yang meningkatkan kualitas sekolah di daerah tertinggal. 

Semuanya dilandasi oleh pertimbangan teori akademis dan relevan untuk menghasilan solusi yang relevan, bukan dilansasi atas trending topics di media soaial, toh dia politikus, bukan pesohor youtubers. 

***

*) Oleh : Kiki Esa Perdana, Dosen Ilmu Komunikasi, Mahasiswa Doktotral Ilmu Politik di Malaysia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.