TIMES JAKARTA, JAKARTA – Setiap musim hujan tiba, berita publik Indonesia nyaris seragam, yaitu banjir menggenang kota, longsor memutus desa, angin ekstrem merobohkan rumah. Media dipenuhi citra penderitaan. Di saat yang sama, kalender politik terus berjalan. 

Pertanyaannya kemudian mengemuka, apakah bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, benar-benar memengaruhi pilihan rakyat dalam pemilihan kepala daerah maupun presiden, atau justru tenggelam dalam ingatan kolektif yang mudah lupa?

Secara normatif, bencana seharusnya menjadi titik evaluasi kepemimpinan. Kerusakan lingkungan akibat deforestasi, pembalakan liar, dan tata kelola sumber daya yang tidak berkelanjutan merupakan hasil kebijakan politik, bukan kebetulan alam semata. 

Dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia, bencana sering kali gagal menjadi dasar koreksi politik. Salah satu sebab utamanya adalah kognisi publik yang pendek masyarakat cenderung melupakan kebijakan di balik kerusakan ekologis, dan lebih mengingat tindakan simbolik saat krisis terjadi.

 Dugaan bahwa para kepala daerah memahami pola ini bukanlah hal yang mengada-ada. Banyak kebijakan yang berdampak ekologis serius justru muncul di awal masa pemerintahan saat legitimasi elektoral masih kuat dan publik relatif memaklumi keputusan “tidak populer”. 

Perizinan deforestasi, relaksasi aturan lingkungan, pemangkasan anggaran penanggulangan bencana, hingga lahirnya dokumen kebijakan yang abai terhadap keberlanjutan kerap dibingkai sebagai langkah pembangunan. Dampak kerusakan baru terasa bertahun-tahun kemudian, ketika memori politik masyarakat sudah terfragmentasi.

 Jika pemilu dilaksanakan pada bulan Desember puncak bencana hidrometeorologi posisi petahana menjadi sangat strategis. Wali kota, bupati, gubernur, atau presiden yang sedang menjabat tampil sebagai figur negara yang “hadir” di tengah krisis. 

Publik menyaksikan respons darurat, bantuan logistik, dan kunjungan lapangan secara langsung, sementara akar masalah bencana tenggelam oleh narasi kedaruratan. Dalam situasi ini, petahana cenderung dinilai dari seberapa cepat ia bertindak, bukan dari kebijakan apa yang ia tanda tangani di awal kekuasaannya.

Masyarakat kita cenderung mengalami “amnesia kebijakan”. Respons cepat di masa krisis, kunjungan pejabat, bantuan sosial, dan narasi empati sering kali lebih kuat membentuk persepsi dibanding rekam jejak kebijakan jangka panjang. 

Ketika genangan surut dan kamera media beralih, memori tentang penyebab struktural bencana ikut menguap. Dalam kondisi inilah, bencana bukan menjadi dasar koreksi politik, melainkan sekadar latar emosional yang mudah dimobilisasi.

 Strategi kampanye pun bergerak melampaui empati. Yang diperebutkan bukan hanya simpati korban, melainkan kontrol atas ingatan kolektif. Bencana dibingkai sebagai musibah alam, bukan konsekuensi pilihan politik. 

Penanganan darurat dikonversi menjadi citra kepemimpinan, sementara kebijakan lama yang melemahkan daya dukung lingkungan luput dari perdebatan. Kampanye berlangsung bukan di panggung deklarasi, tetapi dalam pengelolaan krisis dan bahasa yang digunakan untuk menjelaskannya.

Pengaruhnya terhadap suara pemilih bersifat ambigu. Di satu sisi, pemilih terdampak dapat bersikap pragmatis memilih figur yang terlihat membantu saat diperlukan. 

Di sisi lain, bencana juga menurunkan partisipasi politik, terutama di wilayah yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kedua kondisi tersebut, rasionalitas ekologis jarang menjadi dasar utama pilihan politik.

Pada titik ini, hubungan antara bencana hidrometeorologi dan pemilihan pemimpin bukan lagi soal alam, melainkan soal ingatan dan kekuasaan. Selama masyarakat mudah melupakan kebijakan dan tidak mengaitkan bencana dengan keputusan politik masa lalu, siklus eksploitasi, krisis, empati akan terus berulang. Pertanyaan besarnya, apakah kita akan terus memilih di bawah hujan, tanpa pernah benar-benar mengeringkan akar masalahnya? (*)

***

*) Oleh : Aditya Zulmi Rahmawan, S.Pd., M.MB., Pemerhati Kebencanaan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.