TIMES JAKARTA, JAKARTA – Sejak terjadinya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat, langkah dan upaya maksimalisasi semua serapan keuangan untuk mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi lokal yang ada di daerah Indonesia menjadi target rasional yang harus direalisasikan oleh banyak pemerintah daerah (Pemda). Ditengah efisiensi anggaran, faktanya banyak kebutuhan dari target percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang harus terealisasi. 

Dasar instruksi ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen. Tentu dalam mencapai target, peran serta dan dorongan optimalisasi daerah menjadi penting dan strategis untuk dilakukan secara rasional.

Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik telah berhasil dalam menyusun langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi, seperti halnya dalam percepatan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN), selain itu juga langkah realisasi percepatan proyek-proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, dan upaya taktis dalam melakukan pencegahan ekspor impor ilegal, perluasan aspek kesempatan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan pengembangan peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur berbasis daerah, dan memberikan kemudahan perizinan dalam berusaha. 

Adanya sembilan langkah program ini jelas menuntut kolaborasi kuat dari berbagai lintas sektor dengan dasar nilai yang terukur, terencana dan dilaksanakan dengan moral integritas diri yang baik.

Merespon program kerja besar yang digagas oleh Kemendagri, Bappenas dan BPS maka setiap Kabupaten/Kota diminta membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan berbagai komponen perangkat daerah, kejaksaan, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Bank Indonesia dan kelompok elemen masyarakat. 

Kerja dari tim ini nantinya bertugas melakukan pemantauan, pengawalan dan pelaporan pelaksanaan langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi. Harapannya, setiap perkembangan kerja dilaporkan dalam kendali ekonomi. kemendagri.go.id dengan kurun waktu paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. 

Melalui data laporan ini diharapkan dapat terpantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala. Pertanyaannya, apakah langkah semacam ini benar-benar memberi dampak maksimal bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.?

 Kapasitas dan Pengembangan

Dalam rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan jika pertumbuhan ekonomi tahunan memberikan gambaran fakta rasional jika berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II- 2025 mencapai Rp6.060 triliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp3.444,8 triliun (BPS, 2025). 

Ekonomi Indonesia pada triwulan III- 2025 terhadap triwulan II-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 persen (q-to-q). Secara spasial pada triwulan III-2025 mencatat pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y). 

Kelompok provinsi di pulau Jawa tetap menjadi contributor utama terhadap perekonomian dengan kontribusi sebesar 56,68 persen terhadap PDB nasional serta mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen.

Berangkat dari pertumbuhan ekonomi tahunan sepanjang 2025, dibutuhkan akselerasi yang matang dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan agar dapat berjalan maksimal. Diantara langkah taktis dalam memberikan kontribusi pembangunan regional. 

Fakta yang tak dibantah jika selama ini pemerintah pusat sangat bergantung pada kebijakan regional yang berjalan tradisional. Bantalan ekonomi nasional masih ditopang oleh factor-factor pembangunan asli (Indegeneous development) yang berjalan ditengah masyarakat. 

Posisi ini memberikan kesempatan yang baik  bagi pertumbuhan usaha-usaha baru seperti halnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa-desa dan juga Kabupaten. Sebagai salah satu pilar perekonomian, pemberdayaan UMKM di kawasan lokal harus menjadi fokus perhatian dan atensi bersama. Rasionalitas ini menjadi penting karena pemberdayaan UMKM mayoritas tumbuh dan lahir di kawasan pedesaan.

Peran penuh terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dengan berdasarkan pada strategi pemahaman dan diagnose serius terhadap ruang struktur ekonomi lokal memberikan dasar dan pijakan penting dalam menahan tekanan inflasi dan kontribusi penuh atas upaya pembangunan stabilitas harga komoditas yang ada di dalam negeri. 

Heter Keberagaman yang disajikan dalam ekonomi lokal telah memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dengan pembangunan wilayah secara terpadu.

Utamanya dalam pembangunan kawasan pingiran dan pelosok desa. Dari beberapa perkembangan studi, penguatan ekonomi lokal faktanya harus berdiri dalam patokan dasar yang baku dalam mengelola segala macam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkecil kesenjangan antar wilayah.

Pada titik ini dibutuhkan akselerasi yang matang menjaga harmonisasi pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk bagaimana menata langkah-langkah kooperatif dalam pemajuan  sumber daya manusia dengan kualitas tenaga kerja yang baik, keterampilan dan penambahan kualitas pendidikan secara matang. 

Pemerintah lokal dan pusat dalam pembinaan ekonomi lokal harus dapat memberikan peran pendampingan yang matang kepada masyarakat dengan standarisasi identifikasi yang matang atas segala macam ruang permasalahan, keadaan dan kebutuhan masyarakat serta potensi sumber daya yang dimiliki. 

Termasuk upaya taktis dalam membentuk dan memperkuat struktur kelembagaan ekonomi khususnya dalam menyiapkan strategi jitu untuk membentuk dan memperkuat kelembagaan ekonomi secara berdampak dan berkelanjutan khususnya generasi muda agar memberi ketahanan budaya pemahaman literasi ekonomi lokal secara terus menerus.

Pemamfaatan sumber daya lokal seperti halnya kekayaan sumber daya alam dan budaya pada suatu daerah memberikan dorongan potensi sumber daya alam di suatu daerah. Realitas ini sangat bergantung pada kondisi geografis, iklim dan bentang alam daerah. 

Kondisi alam yang berbeda dan kondisi ini menyebabkan perbedaan potensi lokal setiap wilayah. Keterukuran atas pemetaan kondisi alam yang bervarian dan kekhasan yang berbeda menyebabkan perbedaan potensi lokal pada setiap wilayah. 

Penting untuk mengetahui secara benar bagaimana karakteristik segala macam sumber daya lokal yang mewariskan limpahan kekayaan alam dan budaya. Potensi rasional dari SDA di daerah harusnya memberikan dampak yang relevan bagi kemajuan daerah. 

Tak bisa dibantah jika sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sumber daya alam memiliki peran yang sangat utama dalam bantalan kehidupan praktis masyarakat baik dari sisi ekonomi ekonomi, sosial dan politik. 

Terlebih jika ada akses masyarakat untuk memamfaatkan sumber daya lokal dengan baik, maka produk yang dihasilkan akan memiliki nilai tinggi sehingga situasi ini akan berdampak penuh bagi perbaikan kehidupan masyarakat.

Fasilitasi Akses dan Inovasi Kewirausahaan

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan, dan hal ini merupakan langkah sadar dalam menalarkan kebijaksanaan proses multidimensi yang memberikan dampak besar dalam struktur sosial dan pencarian kesejahteraan bagi masyarakat lokal. 

Dari potensi yang ada di daerah akan ada maksimalisasi yang optimal untuk menata penciptaan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sini harus ada pemetaan menyeluruh menyangkut potensi desa, kabupaten dan kota. 

Analisis rantai nilai (value chain analysis) dari sebuah pemerintah lokal di Indonesia lazimnya sangat bergantung pada realitas dan kondisi geografis, iklim dan bentang alam dari daerah tersebut. Pada perspektif ini kondisional dari realitas keadaan alam yang berbeda turut menghasilkan keragaman dan ini menjadikan pemberdayaan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. 

Sehingga pembangunan masyarakat bisa dimulai dengan melihat kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, sehingga melalui cara ini memberikan dampak sistemik bagi kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi lokal yang ada. 

Dorongan atas pemberdayaan masyarakat untuk menggali segala macam realitas potensi lokal seringkali harus terhambat karena masih belum berjalannya gerakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. 

Faktanya, banyak masyarakat lokal yang masih belum memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

Masalah lain, persoalan terkait kesenjangan produktivitas yang diciptakan masyarakat lokal juga memberi pengaruh berarti dalam aktivitas ekonomi. Masih minimnya sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi pendidikan dan keahlian yang memadai di tiap lokal Indonesia membuat banyak aktivitas ekonomi yang semestinya meraih keuntungan produktif harus jalan ditempat. 

Dari sini kebutuhan taktis memamfaatkan akses pasar digital atau e-commerce untuk menampung segala macam permintaan lokal, regional, dan global menjadi dasar yang fundamental. Kiranya, modernisasi ekonomi lokal adalah kata kunci dari penciptaan inovasi pengembangan ekonomi lokal terpadu, karena zaman memang telah berubah dan rasionalitas ekonomi secara modern merupakan urgensi utamanya.

***

*) Oleh : Haris Zaky Mubarak, MA., Analis, Sejarawan dan Kandidat Doktor Universitas Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.