TIMES JAKARTA, BLITAR – Pada Forum World Economic Dorum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026 waktu setempat), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan serangkaian pidato yang menggambarkan visi besar pemerintah dalam mengubah nasib bangsa. 

Presiden  tidak hanya mengungkapkan temuan praktik ekonomi rakus yang dinamai "greedinomics" pada awal masa jabatannya, tetapi juga menegaskan komitmen kuat untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mendirikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang memiliki aset super jumbo. 

Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing di kancah global.

Memberantas "Greedinomics": Menegakkan Supremasi Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pada minggu-minggu awal menjabat, pemerintah menemukan penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Fenomena ini bukan hanya terjadi di sektor energi, melainkan juga menyebar ke berbagai sektor ekonomi lainnya, termasuk perkebunan dan pertambangan. Untuk menggambarkan praktik ekonomi yang bersifat rakus dan tidak bertanggung jawab ini, ia memberikan istilah baru: "greedinomics".

Menurut Presiden, praktik ini mirip dengan era "robber barons" yang pernah terjadi di beberapa negara maju, di mana sejumlah kelompok mengeksploitasi sumber daya negara untuk keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. 

Dalam upaya menindaklanjutinya, pemerintah telah mengambil langkah tegas: dalam tahun pertama kepemimpinan, sekitar empat juta hektare lahan berhasil direbut kembali dari perkebunan ilegal dan tambang ilegal. 

Belakangan, pemerintah juga memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan dengan membangun perkebunan di kawasan hutan lindung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencakup lahan seluas 1,01 juta hektare.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan hak negara dan rakyat atas sumber daya alam, tetapi juga untuk menegakkan supremasi hukum yang selama ini terabaikan. Pemerintah menyadari bahwa tanpa keadilan hukum yang kuat, upaya pembangunan akan sulit berjalan dengan optimal dan hanya akan menguntungkan segelintir orang saja.

Pendidikan Sebagai Strategi Jangka Panjang Memutus Rantai Kemiskinan

Sementara menangani masalah struktural di sektor ekonomi, pemerintah juga fokus pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemiskinan kerap menjadi siklus yang berulang karena keterbatasan akses pendidikan dan kesempatan hidup yang setara. Oleh karena itu, pembangunan sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi salah satu strategi utama untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Saat ini, pemerintah telah membangun 160 sekolah berasrama untuk anak-anak termiskin dan menargetkan untuk mencapai 500 sekolah di masa mendatang. Melalui program ini, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan mendapatkan lingkungan belajar yang layak, pendidikan bermutu, serta akses ke fasilitas dan peluang yang sama dengan anak-anak dari kalangan lebih mampu. 

Selain itu, pemerintah juga merencanakan renovasi sekitar 60 ribu sekolah di berbagai daerah dan pembangunan 1.000 sekolah terpadu modern sebagai bagian dari agenda transformasi pendidikan nasional.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat mobilitas sosial masyarakat. Presiden juga menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini berada pada level terendah sepanjang sejarah, dengan target penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh dalam empat tahun mendatang. 

Selain pendidikan, pemerintah juga menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis tahunan untuk menekan beban biaya kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas.

BPI Danantara: Energi Besar Untuk Menggerakkan Ekonomi Masa Depan

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjadikan Indonesia sebagai mitra yang setara di kancah global, pemerintah mendirikan BPI Danantara dengan nilai aset kelolaan sebesar 1 triliun dolar AS. Presiden Prabowo menyatakan bahwa dengan adanya Danantara, Indonesia kini mampu berinvestasi bersama dengan negara-negara lain dan menggerakkan industri masa depan.

Badan investasi ini juga dipercaya untuk mengelola 1.044 perusahaan milik negara, dengan rencana rasionalisasi jumlah BUMN menjadi maksimal 300 perusahaan. Tujuan rasionalisasi adalah untuk menghilangkan inefisiensi dan menerapkan tata kelola serta manajemen terbaik sesuai standar internasional. 

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan lampu hijau bagi Danantara untuk merekrut profesional terbaik dari seluruh dunia, termasuk ekspatriat, agar dapat membawa ide dan keahlian terbaik untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan milik negara.

Keberadaan Danantara diharapkan tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi yang besar, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menjadi Indonesia Yang Lebih Baik, Adil, dan Berdaya Saing

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengubah wajah Indonesia. 

Dari memberantas praktik "greedinomics" yang merugikan negara dan rakyat, hingga membangun pendidikan berkualitas sebagai pondasi kemajuan, serta menggerakkan ekonomi melalui BPI Danantara, semua upaya ini diarahkan untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, inklusif, dan terbebas dari kemiskinan struktural.

Pembangunan bangsa tidak dapat tercapai dalam waktu singkat dan membutuhkan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat. Semua orang memiliki peran penting dalam mewujudkan visi tersebut – mulai dari pemerintah yang terus bekerja keras untuk menyusun kebijakan yang tepat, hingga masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menjaga nilai-nilai keadilan serta kebersamaan.

 Inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan masa depan, baik dalam bidang teknologi, pendidikan, maupun ekonomi. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga penuh dengan rasa keadilan dan harapan bagi setiap generasi. (*)

Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH. Wartawan. Aktif di PW ISNU Jawa Timur.