TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, menjelaskan posisi dan peran BPKH Limited, anak usaha BPKH yang saat ini tengah menjadi perhatian publik akibat penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam layanan pendukung haji.

Menurut Fadlul, seluruh aktivitas keuangan BPKH dijalankan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.

“Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan dana haji tetap akuntabel,” ujar Fadlul saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

BPKH Limited Fokus pada Investasi, Bukan Operasional Haji

Fadlul menjelaskan, BPKH Limited didirikan untuk mendukung investasi langsung BPKH dalam ekosistem haji dan umrah di Arab Saudi.
Namun, ia menegaskan bahwa BPKH Limited bukan penyelenggara operasional ibadah haji dan tidak terlibat dalam proses lelang layanan bagi jamaah.

Peran entitas tersebut murni sebagai badan investasi yang bergerak dalam sektor komersial, sebagaimana perusahaan lainnya di Arab Saudi.

“BPKH Limited berperan sebagai entitas bisnis yang menjalankan aktivitas investasi. Seluruh hasilnya dikembalikan ke BPKH dalam bentuk dividen,” jelas Fadlul.

Dividen tersebut, lanjutnya, kemudian menjadi nilai manfaat yang digunakan untuk membantu pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), termasuk untuk keberangkatan Haji 2026.

Dana Haji 2026 dalam Kondisi Aman dan Terlindungi

Fadlul menegaskan kembali bahwa dana haji tetap aman meski terdapat proses hukum yang sedang berlangsung. Fokus utama BPKH adalah mengoptimalkan nilai manfaat bagi jamaah dan memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan efisien serta berkelanjutan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan memastikan dana jamaah tetap aman. Tidak ada dana jamaah yang digunakan di luar ketentuan syariah maupun regulasi yang berlaku,” tegasnya.

BPKH Limited Tak Terkait Operasional Kargo Haji

Menanggapi dugaan korupsi yang tengah diselidiki, Fadlul menyebut bahwa BPKH Limited tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan jasa kargo haji.

Perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas penerimaan, pengangkutan, atau pengawasan terhadap barang milik jamaah haji. Dalam kerja sama yang dimaksud, BPKH Limited hanya berfungsi sebagai mitra lokal yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia berizin di bidang pengiriman barang.

“Peran dan tanggung jawab BPKH Limited terbatas pada kerja sama investasi, tidak mencakup operasional kargo. Dengan demikian, BPKH Limited tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau permasalahan teknis di lapangan,” kata Fadlul menegaskan.

Tata Kelola Investasi dan Transparansi Dana Haji ke Depan

Jika ditinjau dari data BPKH, portofolio investasi keuangan haji terus mengalami peningkatan stabil. Hingga kuartal III tahun 2025, nilai manfaat investasi tercatat tumbuh rata-rata 7–8% per tahun, dengan lebih dari 60% ditempatkan pada instrumen keuangan syariah.

Model investasi melalui anak usaha seperti BPKH Limited menjadi strategi untuk memperluas sumber pendapatan, sekaligus menjaga stabilitas pembiayaan Haji 2026 di tengah fluktuasi global.

Namun, penguatan sistem pengawasan dan compliance audit menjadi hal krusial agar transparansi pengelolaan tetap terjaga dan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi pengelola dana umat tersebut.(*)