TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin, memimpin rapat  membahas tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan timah, di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (11/9/2025).

Dalam siaran pers resmi yang diterima, rapat ini digelar untuk merancang regulasi pengelolaan pertambangan timah agar lebih memberikan manfaat bagi kemakmuran bangsa, sesuai dengan amanat konstitusi.

Kepala Biro Informasi dan Hubungan Antarlembaga (Karo Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wennas Inkiriwang, menjelaskan bahwa rapat dibuka dengan paparan Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, mengenai kondisi aktual pertambangan timah di Indonesia.

Menurut laporan PT Timah Tbk, produksi perusahaan belum optimal karena masih maraknya praktik penambangan ilegal.

"Dalam presentasi tersebut, turut disampaikan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh, antara lain penertiban penambangan ilegal serta langkah-langkah penataan lainnya," kata Frega dalam siaran pers tersebut.

Selain itu, sejumlah menteri juga turut hadir dan memberikan masukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti regulasi terkait pertambangan timah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas aktivitas ilegal yang berkaitan dengan bea cukai dalam distribusi timah.

Dari aspek tenaga kerja, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menekankan perlunya pengaturan terkait keberadaan tenaga kerja asing di sektor pertambangan.

Sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral, menyoroti potensi timah sebagai komoditas strategis logam tanah jarang.

Brigjen Frega menegaskan bahwa rapat tersebut bersifat tertutup, namun diyakini akan menghasilkan rekomendasi langkah strategis kepada presiden mengenai tata kelola pertambangan timah yang lebih baik.

"Dengan demikian, produksi PT Timah dapat terus ditingkatkan, baik dalam konteks hilirisasi maupun peningkatan ekspor, demi mendukung kemakmuran bangsa," ujar Frega. (*)