TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, dirinya tidak terlalu bangga meskipun dalam satu tahun kepemimpinannya, Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan segudang prestasi yang sangat gemilang serta survei kepuasan yang tinggi dari publik. 

Dibeberapa lembaga survei, ia memang menjadi menteri yang paling mendapatkan kepuasan tertinggi. Misalnya, Nasaruddin Umar meraih apresiasi kinerja tertinggi dari publik berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia. Ia menempati posisi teratas di antara 52 pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih dengan tingkat kepuasan publik mencapai 65,7 persen.

"Makanya saya tidak terlalu menampilkan ekspresi wajah yang puas," kata Nasaruddin Umar, saat acara Dialog Media bertema "Refleksi Kinerja 2025: dari Kurikulum Cinta Hingga Ekoteologi dan Penanggulangan Bencana", di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025) malam.

Tidak terlalu bangganya itu, kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah tersebut, bukan sebab tak bersyukur dengan prestasi yang didapatkan. Melainkan target atau keberhasilan di Kementerian Agama tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran formal semata.

"Bagi saya pribadi, selama umat itu masih berjarak dengan agamanya, maka belum berhasil penuhnya Kementerian Agama. Tapi kapan umat ini sudah makin dekat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, barulah kami mungkin bisa agak legah dan bernafas," jelasnya. 

Ia menilai, saat ini masyarakat dengan nilai agamanya masih memiliki jarak. Itulah yang kini masih menjadi pekerjaan besar bagi Kementerian Agama, bagaimana nilai-nilai agama menjadi fondasi hidup dalam bermasyarakat. 

"Melihat pemandangan kita di Indonesia ini, bukan saja di Indonesia, tapi di dunia, umat beragama itu masih berjarak dengan ajaran agamanya," katanya.

Implementasi Efisiensi 

Dalam waktu yang sama, Nasaruddin Umar juga bicara implementasi efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan Indonesia saat ini.

Kata dia, efisiensi tersebut sungguh-sungguh diterapkan di Kementerian Agama. Misalnya, selama dirinya jadi Menteri Agama, tidak ada pegawai di lembaga tersebut yang pergi ke luar negeri dengan menggunakan APBN. 

"Efisiensi itu betul-betul kami efektifkan. Seingat saya, belum pernah saya mengizinkan satu orang pun pejabat kami ke luar negeri, kalau menggunakan APBN," katanya. 

"Rektor (di universitas juga) pada minta macam-macam, no. Pegawai kita juga, ya tidak bisa. Kecuali kalau Anda mau menggunakan hak cutinya, berarti biayanya sendiri," tegasnya. 

Menurutnya, bepergian ke luar negeri jika tidak mendatangkan efek yang positif pada Indonesia, adalah hal yang sangat tidak baik. Apalagi jika perjalanannya menggunakan uang rakyat. 

"Dan kami juga tidak pernah membawa rombongan, mungkin seperti pengalaman-pengalaman orang lain di masa lampau ya, kenapa harus didamping oleh banyak orang. Memperkaya pesawat, belum lagi hotelnya, membebani pejabat yang dikunjungi," ujarnya. (*)