TIMES JAKARTA, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai pemerintah Indonesia perlu melakukan perubahan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Penilaian tersebut disampaikannya usai mengikuti Round Table Discussion bertema Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya bagi Iklim Usaha yang digelar Suara.com pada Rabu (4/2/2026).

Menurut Abraham, rendahnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menjadi indikator bahwa pendekatan pemberantasan korupsi selama ini belum berjalan efektif.

“Karena IPK kita masih rendah, maka kita harus mengubah strategi pemberantasan korupsi kita,” ujar Abraham Samad, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, peningkatan IPK hanya dapat dicapai jika Indonesia berani fokus pada area-area krusial, terutama yang berkaitan langsung dengan praktik korupsi sistemik. Salah satu yang paling mendesak, menurutnya, adalah judicial corruption atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

“Selain judicial corruption, ada empat area lain yang juga penting, yakni foreign bribery, trading in influence, illicit enrichment, dan commercial bribery,” jelasnya.

Meski demikian, Abraham menegaskan bahwa prioritas utama harus diberikan pada pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan.

Di antara kelima jenis korupsi tersebut, judicial corruption dinilai paling menentukan karena berpengaruh langsung terhadap kredibilitas sistem hukum dan kepercayaan publik.

Abraham juga mengungkapkan bahwa pandangan tersebut telah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu.

“Saya sudah sampaikan bahwa kita harus fokus pada lima hal tadi dan tidak boleh sekadar omon-omon. Harus serius dan dikonkritkan dalam implementasi di lapangan,” tegasnya.

Salah satu langkah konkret yang menurut Abraham harus segera dilakukan adalah reformasi kepolisian secara menyeluruh, termasuk pergantian pucuk pimpinan Polri.

“Reformasi kepolisian tanpa mengganti Kapolri itu sama saja dengan reformasi setengah hati. Karena ini berkaitan langsung dengan judicial corruption,” pungkas Abraham Samad.(*)