TIMES JAKARTA, JAKARTA – Juru bicara mantan Presiden AS Bill Clinton mendesak Departemen Keadilan di AS (Justice Department) untuk merilis seluruh dokumen investigasi terkait tersangka perdagangan seks Jeffrey Epstein. Langkah ini diharap dapat menghapus kesan adanya pelanggaran oleh individu-individu yang sebelumnya telah dinyatakan bersih dari tuduhan.

Foto-foto Clinton, termasuk satu foto di bak air panas bersama selebritas, muncul dalam dokumen yang dirilis Departemen Keadilan pada Jumat, 19 Desember 2025 lalu, sesuai dengan undang-undang baru. Namun, pihak departemen dikritik karena masih menahan ratusan ribu halaman dokumen lainnya.

Kritik ini disampaikan oleh para korban Epstein, anggota Kongres, serta Wakil Kepala Staf Clinton, Angel Urena.

Urena menegaskan dalam unggahan media sosialnya, Senin (22/12/2025), bahwa Clinton tidak memerlukan perlindungan dengan menahan dokumen yang menyebutkan atau memuat fotonya. Namun, ia memperingatkan bahwa rilis selektif yang menyiratkan kesalahan seseorang justru akan mengonfirmasi kecurigaan bahwa tujuan rilis dokumen adalah untuk sekadar menyiratkan kesalahan seseorang saja, bukan sebuah upaya melakukan transparansi.

Sebelumnya, kongres telah menyetujui undang-undang yang sudah ditandatangani mantan Presiden Donald Trump. UU tersebut mewajibkan merilis seluruh berkas Departemen Keadilan per 19 Desember, kecuali dokumen yang menyebutkan korban, menggambarkan kekerasan seksual anak, atau mengganggu proses hukum.

Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengakui pada Jumat (19/12/2025) bahwa ratusan ribu halaman dokumen masih dalam tahap tinjauan. Ia juga menyatakan bahwa beberapa dokumen mungkin ditahan berdasarkan hak istimewa hukum yang melindungi musyawarah internal pengacara atau komunikasi dengan klien.

Blanche menjanjikan dokumen lebih lanjut akan dirilis dalam beberapa minggu lagi. Undang-undang tersebut memberi waktu 15 hari bagi departemen untuk mendaftar dan menjelaskan alasan penahanan dokumen dari publik.

Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS mengancam akan menjatuhkan dakwaan penghinaan kepada Jaksa Agung Pam Bondi akibat rilis dokumen yang tidak lengkap. Namun, Bondi membela diri dengan menyatakan bahwa pemerintahan Trump adalah yang paling transparan dalam sejarah.

Trump sebelumnya mendesak Departemen Keadilan menyelidiki keterkaitan Clinton dengan Epstein pada November lalu. Mantan presiden itu sendiri menghadapi panggilan sidang dari Komite Pengawasan DPR. (*)