TIMES JAKARTA, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (28/1) malam. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk penyelesaian pembangunan hunian bagi warga terdampak.

Dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), pertemuan yang berlangsung hingga menjelang dini hari itu menyoroti kemajuan konkret pembangunan rumah hunian yang telah rampung dan mendekati 4.000 unit di Aceh. Selain itu, dibahas pula perbaikan rumah warga yang memilih tetap tinggal di hunian lama mereka.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan konkret pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk kemajuan pembangunan rumah hunian yang sudah jadi mendekati 4.000 unit khusus di Aceh, selain dari perbaikan rumah yang masih tetap ingin ditinggali warga,” tulis akun tersebut.

Selain hunian, pembahasan juga mencakup peruntukan pencairan anggaran daerah yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum yang secara bertahap mulai pulih.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengapresiasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara. Menurut Tito, sebanyak 4.000 unit huntara di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu warga yang masih bertahan di tenda pengungsian.

Aceh Utara disebut sebagai salah satu wilayah dengan dampak bencana cukup berat, dengan banyak rumah warga rusak hingga rata dengan tanah. Setelah masa hunian sementara, pemerintah berkomitmen menyiapkan hunian tetap (huntap), khususnya bagi warga dengan kategori rumah rusak berat atau hilang.

Penyediaan huntap akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta dukungan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut membantu pembangunan 2.603 unit rumah layak huni. Pemerintah juga menyiapkan bantuan stimulan dengan besaran Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

Tito menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan data yang diverifikasi BNPB. Ia juga meminta para keuchik segera mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan sosial dan pemulihan ekonomi agar masyarakat terdampak dapat segera keluar dari tenda pengungsian dan kembali menjalani kehidupan secara lebih layak.(*)