TIMES JAKARTA, JAKARTA – Meluasnya dampak banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mendorong Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, untuk menyerukan penetapan status Bencana Nasional. Menurutnya, tingkat kerusakan dan jumlah korban di tiga provinsi tersebut sudah berada pada kondisi yang membutuhkan penanganan luar biasa dari pemerintah pusat.

“Kerusakannya itu sangat parah. Banyak wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang benar-benar hancur. Jalan, jembatan, rumah warga, sekolah, hingga tempat ibadah rusak total. Sementara itu, masih ada korban yang belum ditemukan dan belum tersentuh bantuan. Kapasitas pemerintah daerah pun terbatas,” ujar KH Anwar dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2025).

Ia menilai peningkatan status diperlukan agar proses evakuasi dan distribusi bantuan dapat berjalan lebih optimal. Sejumlah titik terdampak, kata dia, masih sulit dijangkau karena akses darat terputus. Bantuan pun harus dikirim melalui jalur udara karena kondisi jalan tidak memungkinkan.

Anwar memahami bahwa penetapan Bencana Nasional melalui proses kajian mendalam. Namun ia meyakini BNPB dapat memberikan pertimbangan yang kuat kepada Presiden Prabowo Subianto. Masukan dari pemerintah daerah dan laporan MUI di tingkat provinsi, tambahnya, juga menunjukkan situasi yang sangat kritis.

Hingga kini, penanganan korban masih belum merata. Di Aceh bagian timur, banjir masih terjadi dan diperparah dengan jaringan komunikasi yang lumpuh. Kondisi ini membuat relawan kesulitan memetakan kebutuhan mendesak warga.

“Sinyal tidak ada, BBM langka, harga kebutuhan pokok naik. Ini sangat menyulitkan di lapangan,” ungkapnya.

Ketua Umum MUI juga mengimbau masyarakat untuk membantu para penyintas di Sumatra. Namun ia menekankan pentingnya koordinasi dengan petugas agar bantuan dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan. “Bantuan harus terarah dan merata, terutama untuk daerah yang terisolasi karena akses jalan terputus,” tutup KH Anwar Iskandar. (*)