TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) belum menunjukkan kemajuan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa progres proyek ini tertahan karena anggaran masih diblokir.

Dody menjelaskan, pemblokiran anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Blokir tersebut baru akan dibuka setelah pagu anggaran hasil efisiensi mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

Komisi V DPR telah menyetujui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Setelah pemangkasan besar-besaran, anggaran Kementerian PU kini tersisa Rp29,57 triliun dari sebelumnya Rp110,95 triliun. Artinya, terdapat pemotongan sebesar Rp81,38 triliun yang berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

Setelah itu, Dody berencana segera melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia berharap, setelah laporan ini diterima, blokir anggaran bisa segera dibuka.

“Setelah disetujui kan ada surat khusus. Nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk bisa support masyarakat luas,” jelasnya.

Masih terkait dengan efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto, anggaran Kementerian PU turut dipangkas. Efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun, dari pagu anggaran Rp110,95 triliun pada 2025.

Dengan pemotongan tersebut, kata Dody, sejumlah proyek infrastruktur turut terdampak. (*)