TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menginstruksikan seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk bersinergi dalam memulihkan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang berlangsung hampir empat jam di Jakarta, Jumat (16/1/2026), Tito menekankan pentingnya membangkitkan kembali sektor ekonomi kerakyatan di daerah terdampak.

"Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolonglah ini bisa dibantu supaya mereka bisa hidup kembali terutama pasarnya juga warung-warungnya, UMKM-nya, ini perlu kerja keras," ujar Tito.

Prioritas Pemulihan dan Indikator Utama

Fokus bantuan akan diarahkan pada daerah yang belum pulih secara total, baik dari sisi birokrasi pemerintahan, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kondisi sosial ekonomi. Tito meyakini bahwa semangat gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi non-pemerintah adalah kunci utama.

Tito juga memberikan apresiasi khusus kepada lembaga seperti Dompet Dhuafa, PMI, DMI, NU, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah bekerja keras di lapangan, terutama di wilayah pegunungan Aceh yang sulit dijangkau.

"Banyak sekali saya ketemu di gunung-gunung, di Bener Meriah, di Aceh, Aceh Tamiang, mereka bekerja. Saya lihat mereka enggak banyak pemberitaan, mereka bekerja. Tapi sangat dirasakan membantu (masyarakat)," ungkapnya.

Target Pemulihan Sebelum Ramadan

Pemerintah menargetkan pemulihan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara selesai sebelum memasuki bulan Ramadan. Strategi yang dijalankan meliputi pembersihan kawasan dan pengurangan jumlah pengungsi. Warga dengan rumah rusak ringan hingga sedang didorong segera kembali ke kediaman masing-masing, sementara kategori rusak berat diarahkan ke hunian sementara (huntara).

Tito mengharapkan dukungan penuh dari Kementerian Sosial melalui berbagai program bantuan sosial untuk mempercepat proses ini.

"Nah, itu yang kita harapkan dari Menteri Sosial, bisa menambahkan dari anggaran bencana dan anggaran yang nonbencana, yang tadi, PKH (Program Keluarga Harapan), sama untuk rumah tangga tadi, ekonomi dan peralatan perabotan. Kalau itu dibantu ini akan cepat selesai,” jelas Tito.

Tantangan Khusus di Wilayah Aceh

Untuk Provinsi Aceh, penanganan diakui lebih berat karena banyaknya pemukiman yang masih tertimbun lumpur. Prioritas utama di sana adalah normalisasi muara sungai dan pembersihan material lumpur secara masif.

"Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan, sungainya sudah dikerok, itu akan jauh lebih mudah lagi menanganinya, dan itu mungkin kalau ada tambahan pasukan TNI, Polri, Sekolah Kedinasan 15.000 aja, saya yakin dua minggu selesai," tegasnya.

Rapat besar ini turut dihadiri oleh para Menteri Koordinator (Menko), jajaran Menteri teknis, serta kepala daerah terdampak, yakni Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. (*)