TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB, Rabu (9/10/2024) malam, Israel "dikeroyok" oleh seluruh negara anggota termasuk sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat soal rencana pengesahan undang-undang yang akan mengekang aktivitas Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Peringatan internasional dan kritik Amerika terhadap Israel itu mencuat tajam karena kondisi bencana di Gaza

Dengan suara bulat, seperti dilansir Al Jazeera, semua anggota Dewan Keamanan meminta Israel untuk menghormati pekerjaan UNRWA dan melindungi pegawai badan ini.

Dewan Keamanan PBB memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan pengesahan undang-undang yang akan mengekang aktivitas badan PBB itu di Jalur Gaza.

Bahkan kali ini, Amerika Serikat juga mengkritik sekutunya, Israel itu dan mengatakan bahwa mereka harus segera menangani "kondisi bencana" di Jalur Gaza serta berhenti memperparah penderitaan dengan caranya membatasi pengiriman bantuan.

Minggu lalu, Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Israel ( Knesset ) menyetujui dua rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengakhiri kegiatan dan manfaat UNRWA di Israel, dan langsung mendapat kecaman dari Sekjen PBB, Antonio Guterres.

Tadi malam semua anggota DK PBB dengan suara bulat meminta Israel untuk menghormati pekerjaan UNRWA dan melindungi pegawai badan ini.

Ketua UNRWA, Philippe Lazzarini juga telah memperingatkan DK PBB bahwa pejabat senior Israel penghancuran UNRWA menjadi salah satu tujuan perangnya. Tercatat 226 orang pegawai UNRWA dibunuh tentara Israel dalam waktu 12 bulan.

Dia menekankan, jika kedua rancangan undang-undang tersebut disahkan, konsekuensinya akan sangat buruk.

"Dalam praktiknya, seluruh respons kemanusiaan yang bergantung pada infrastruktur UNRWA di Gaza mungkin akan terpecah belah," kata Lazzarini.

Lazzarini juga mengkritik perintah Israel agar warga sipil kembali mengungsi dari Gaza utara dengan mengatakan, bahwa ratusan ribu orang sekali lagi didorong untuk pindah ke selatan, dimana kondisi kehidupan tidak tertahankan.

"Sekali lagi, masyarakat Gaza berada di ambang kelaparan yang disebabkan oleh ulah manusia," tambahnya.

Sehari sebelumnya, Antonio Guterres telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memperingatkan bahwa undang-undang ini bisa menghalangi UNRWA meneruskan pekerjaan pentingnya di wilayah pendudukan Palestina.

AS Kritik Keras

Perwakilan Washington untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield kali ini juga mengkritik keras Israel di Dewan Keamanan dengan mengatakan, bahwa Amerika Serikat mengikuti dengan sangat prihatin proposal legislatif Israel yang bisa mengubah status hukum UNRWA.

Dia menambahkan bahwa kedua undang-undang ini, jika disetujui, akan menghambat kemampuan untuk berkomunikasi dengan para pejabat Israel dan menghapuskan hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada organisasi-organisasi PBB dan karyawan mereka di seluruh dunia.

Delegasi Amerika itu merujuk pada kondisi di Jalur Gaza. "Kondisi bencana ini diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan, namun hal ini tidak ditangani. Ini harus berubah dan sekarang," katanya.

Dia menambahkan dalam pernyataan yang tegas, "Kami menyerukan Israel untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk melakukan hal tersebut."

Greenfield juga menyinggung perintah Israel agar warga sipil mengungsi dari Gaza utara, dan menekankan bahwa mereka harus dapat kembali ke daerah pemukiman untuk membangun kembali.

Dia menambahkan, seharusnya tidak ada perubahan pada sifat populasi di Jalur Gaza atau wilayahnya, termasuk tindakan apa pun yang akan mengurangi luas wilayah Gaza.

Selain Amerika Serikat, Israel juga mendapat kecaman keras dari Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, Duta Besar Perancis untuk PBB Nicolas de Rivière, dan Duta Besar Aljazair untuk PBB Ammar Ben Jama yang negara tersebut saat ini memegang kursi tidak tetap di Dewan Keamanan.

Israel Membela Diri

Sementara itu Duta besar Israel untuk PBB, Danny Danon, membela negaranya, dengan menyatakan bahwa Israel tidak memberlakukan pembatasan apa pun terhadap bantuan kemanusiaan.

Ia mengatakan, Israel sebenarnya menyetujui 82% dari semua permintaan koordinasi dan implementasi. urusan kemanusiaan.

Ia justru menuduh Hamas mengalihkan bantuan dari mereka yang membutuhkannya di Gaza.

Dia menambahkan, UNRWA di Gaza membiarkan Hamas menyusup ke dalam barisannya, dan dia menganggap bahwa organisasi tersebut tidak dapat direformasi.

Israel selalu menuduh beberapa pegawai badan PBB tersebut berpartisipasi dalam operasi Banjir Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober 2023, tetapi Israel tidak pernah bisa membuktikannya.

Israel telah membunuh lebih dari 300 pekerja bantuan kemanusiaan di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah pegawai UNRWA.

Karena itu dalam sidang DK PBB, Rabu tadi malam, Israel "dikeroyok" termasuk AS, karena hendak mengesahkan Undang-Undang yang mengekang aktivitas UNRWA di Gaza. (*)