TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam pengembangan sektor UMKM. Menurutnya, dunia akademik tidak hanya bertugas mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dan daya saing pengusaha UMKM.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Tidak hanya Kementerian UMKM, tetapi juga sivitas akademika dan lembaga alumni harus turut serta dalam mendukung pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas, inovasi, dan daya saing mereka,” ujar Maman, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Lebih lanjut, Maman menyoroti tantangan utama yang dihadapi UMKM, salah satunya adalah akses pembiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetapi juga melalui Bank Pemerintah Daerah (BPD).

“Alokasi KUR pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun dengan bunga sebesar 6 persen, KUR ini bertujuan untuk meringankan beban pengusaha UMKM,” katanya.

Selain itu, Maman menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap UMKM. Ia mengusulkan agar istilah "pelaku UMKM" diubah menjadi "pengusaha UMKM" guna mencerminkan profesionalisme dan semangat kewirausahaan yang lebih kuat.

Tak hanya itu, ia juga mengajak dunia usaha untuk mengubah pendekatan terhadap UMKM. Menurutnya, UMKM seharusnya tidak lagi ditempatkan dalam skema Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan Corporate Business Responsibility (CBR), yang lebih menempatkan mereka sebagai bagian dari rantai pasok industri.

“Dengan menempatkan UMKM dalam perspektif CBR, kita mendorong mereka untuk berkembang sebagai bagian dari rantai pasok industri, bukan sekadar objek bantuan sosial,” ujarnya.

Maman juga menekankan perlunya sinergi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah dalam mendukung UMKM agar bisa menjadi pilar utama ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Ia berharap kajian akademis yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemajuan UMKM.

“Sinergi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)