TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025, ditetapkan bahwa pencatatan kepemilikan laut atas nama individu maupun korporasi adalah dilarang.

Hal tersebut disampaikan oleh KH. Muhammad Cholil Nafis, sebagai Ketua Sidang Komisi Waqi'iyah, ketika konferensi pers yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, (6/2/2025).  

Ia mengatakan jika menegaskan bahwa laut tidak bisa dimiliki siapa pun.

"Laut tidak bisa dimiliki baik oleh individu maupun korporasi," ucapnya kepada wartawan.

Ketika ditanya perihal apakah negara bisa memberikan sertifikat kepemilikan laut, Ia menegaskan hal itu juga tidak diperbolehkan.

"Negara juga tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi," tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi respons PBNU dengan isu kepemilikan sertifikat atas kawasan laut menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat saat ini.

Beberapa kasus pengkavlingan laut seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, seperti Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo. (*)