TIMES JAKARTA, JAKARTA – Setiap tahun, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Selain menghasilkan indikator ketenagakerjaan yang sangat penting untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional, Sakernas juga menghasilkan data yang berguna untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dicanangkan secara global melalui Sustainable Development Goals (SDGs).

Saat ini, data ketenagakerjaan dapat dilihat di Portal Data Ketenagakerjaan RI yang dikelola oleh Satudata Kemnaker, sebuah pusat data yang dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan.

Portal satudata.kemnaker.go.id menyebutkan, Penduduk Usia Kerja (PUK) Indonesia pada periode ini mencapai 215,37 juta orang, terdiri dari 152,11 juta orang (70,63 persen) angkatan kerja (AK) dan 63,26 juta orang (29,37 persen) bukan angkatan kerja (BAK).

Dari total AK 152,11 juta orang, yang bekerja sebanyak 144,64 juta orang, meliputi kelompok yang bekerja penuh dan sementara tidak bekerja (>44 jam/minggu) sebanyak 98,45 juta orang (68,06 persen), dan yang bekerja tidak penuh (<35 jam/minggu) sebanyak 46,19 juta orang (41,94 persen), sedangkan yang pengangguran terbuka sebanyak 7,47 juta orang dengan TPT 4,91 persen.

Profil AK menurut pendidikan yang ditamatkan adalah: ≤SD sejumlah 53,02 juta orang (34,86 persen), menyusul SMP sejumlah 26,57 juta orang (17,47 persen), SMA sejumlah 32,52 juta orang (21,38 persen), SMK sejumlah 20,43 juta orang (13,43 persen), Diploma I/II/III sejumlah 3,53 juta orang (2,32 persen), dan DIV/S1/S2/S3 sejumlah 16,03 juta orang (10,54 persen).

Per Agustus 2024, distribusi TPT berdasarkan pendidikan tertinggi adalah SMA: 30,72 persen, SMK: 24,65 persen, SD ke bawah: 16,45 persen, SMP: 14,61 persen, Diploma IV, S1, S2, S3: 11,28 persen, dan Diploma I, II, III: 2,29 persen.

Suskernas juga menyebutkan, AK paling banyak terserap di tiga sektor lapangan usaha, yaitu di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan sebanyak 40,76 juta orang (28,18 persen), sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 27,33 juta orang (18,89 persen), dan sektor industri pengolahan sebanyak 20,01 juta orang (13,83 persen).

Peran Data dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan

Secara umum, data ketenagakerjaan dibutuhkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan dan penyusunan program serta target pembangunan ekonomi.

Secara khusus, pemerintah dapat memanfaatkan data ketenagakerjaan untuk menyusun rencana investasi, baik dari investor lokal (Penanaman Modal Dalam Negeri/PDMN) maupun investor asing (Penanaman Modal Asing/PMA).

Investasi penting untuk mempercepat pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan produksi barang dan jasa.

Selanjutnya, berdasarkan profil pendidikan AK, pemerintah, khususnya kementerian pendidikan, dapat menyusun kebijakan dan program di bidang peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penyesuaian kurikulum, pengembangan pendidikan vokasi, dan program digitalisasi pendidikan.

Selebihnya, data ketenagakerjaan secara sektoral dapat dipakai pemerintah untuk menetapkan program prioritas pembangunan di setiap sektor industri.

Tentu saja, sektor industri yang paling potensial menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, terutama sektor-sektor yang menghasilkan produk berorientasi ekspor, dijadikan sebagai prioritas pembangunan.

Keterkaitan Data Ketenagakerjaan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Peneliti Rusia, Polozhentseva (2019), menyatakan bahwa data ketenagakerjaan sangat penting karena dapat dipakai sebagai basis penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menentukan kesejahteraan sosial penduduk.

Ia mencontohkan, berdasarkan data ketenagakerjaan periode 2010-2015, pemerintah Rusia duduk bersama dengan para pengusaha untuk bersepakat mengubah fokus investasi dari sektor pertanian ke sektor jasa dan industri.

Alhasil, pada tahun 2017, sejumlah industri baru tumbuh dan menyerap tenaga kerja sekitar 67,22 persen dari 70 juta orang AK di negara tersebut. Kontribusi sektor jasa melonjak menjadi 67,8 persen dan sektor industri 26,6 persen.

Indonesia, baik pemerintah maupun swasta (pengusaha), dapat mencontoh apa yang dilakukan Rusia. Mengacu pada data distribusi tingkat pengangguran terbesar, yakni lulusan SMA (30,72 persen), SMK (24,65 persen), dan SD ke bawah (16,45 persen), pemerintah dapat merevitalisasi sektor pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan kurikulum pendidikan demi kompetensi, keterampilan, dan literasi digital.

Berdasarkan indikator-indikator ketenagakerjaan, seperti data tingkat kemiskinan pekerja (upah rendah) dan data mengenai tingkat pekerjaan rentan (pekerja, umumnya wanita, yang bekerja di usaha keluarga tanpa jam kerja, upah, dan jaminan sosial), pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja dapat memahami posisinya dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, bertolak dari data tersebut, pemerintah dan pengusaha dapat membuat kebijakan dan tindakan yang tepat untuk mendorong formalisasi dan memperluas perlindungan sosial bagi pekerja yang rentan.

Kontribusi Tenaga Kerja terhadap PDB

Secara historis, tenaga kerja dan produktivitasnya berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut BPS, proporsi pekerja informal pada Februari 2024 menurun menjadi 59,17 persen dari 60,12 persen pada Februari 2023. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional.

Kontribusi sektor konstruksi pada triwulan I 2024 sebesar 10,23 persen terhadap PDB Indonesia. Selanjutnya, pada triwulan II 2024, sektor pengolahan berkontribusi sebesar 18,52 persen terhadap PDB Indonesia.

Selama Januari sampai Juni 2024, sektor manufaktur menyerap tenaga kerja sebanyak 18,82 juta orang dan menghasilkan ekspor sebesar 3/4 dari ekspor total atau setara dengan lebih dari 9 miliar dolar AS. Sektor manufaktur menyumbang 18,52 persen terhadap PDB.

Pada Agustus 2024, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 28,18 persen atau 40,75 juta orang dari total AK. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja lansia, yaitu 52,82 persen dari total pekerja lansia di Indonesia.

Hingga akhir triwulan III, UMKM menyerap 4,6 juta tenaga kerja, dan pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta dan memberikan kontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB.

Masalah Utama dalam Data Ketenagakerjaan

Portal Satu Data Ketenagakerjaan bertujuan antara lain untuk memberikan acuan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data ketenagakerjaan, mendorong keterbukaan dan transparansi data ketenagakerjaan, serta meningkatkan kualitas dan integritas data ketenagakerjaan.

Namun, sejumlah peneliti mengungkapkan bahwa portal tersebut masih memiliki beberapa kelemahan atau masalah.

Terkait validitas, misalnya, sejumlah pengguna menemukan data yang kurang valid atau kurang akurat, sehingga mengarah pada gambaran yang menyesatkan.

Portal ini memiliki ciri heterogenitas data yang tinggi karena berbagai sumber sering kali memiliki format, struktur, dan skema yang berbeda.

Pada portal tersebut masih ditemukan duplikasi data karena data dari sumber yang sama diinput ke dalam sistem yang berbeda. Ini dapat menyebabkan inkonsistensi dan kebingungan dalam analisis.

Selain itu, masih ditemukan data yang tidak lengkap sehingga memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kenyataan.

Di sisi lain, portal Satu Data Ketenagakerjaan belum dimanfaatkan secara optimal. Terbukti, ketika membahas tentang ketenagakerjaan, para pejabat publik, pengamat, dan peneliti lebih suka merujuk ke BPS.

Sejumlah peneliti mengungkapkan bahwa pengguna portal sering mengalami kesulitan karena tidak tersedianya mekanisme feedback pengguna terhadap data, serta beberapa fungsi button yang membingungkan pengguna. Akibatnya, masyarakat lebih memilih laman www.bps.go.id daripada www.satudata.ketenagakerjaan.go.id untuk mencari informasi mengenai data ketenagakerjaan.

Membangun Kapasitas Data dan Kemitraan

Pertanyaannya, bagaimana solusinya agar data ketenagakerjaan benar-benar menopang kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan?

Terkait ini, ILO merekomendasikan agar pemerintah melalui pengelola data—dalam hal ini portal Satu Data Ketenagakerjaan—perlu membangun kapasitas sistem statistik nasional untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menganalisis data ketenagakerjaan melalui metodologi, perangkat, serta sistem yang tepat.

Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha, dan organisasi perlu terus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas statistik, meningkatkan metodologi pengumpulan data, dan memperluas cakupan untuk menangkap fenomena yang muncul di dunia kerja, seperti platform digital, kerja jarak jauh, dan ekonomi kreatif.

Investasi untuk proses dan pengelolaan data sangat penting untuk menghasilkan data yang valid, komprehensif, dan terintegrasi.

Sebab, hanya dengan data yang demikian, pemerintah, pengusaha, dan organisasi sosial dapat merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang benar-benar tidak meninggalkan siapa pun dan beradaptasi dengan pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

***

*) Oleh : Mubasyier Fatah, Koordinator Bidang Ekonomi Kreatif, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Bendahara Umum PP MATAN, dan Pelaku Industri TI.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.