TIMES JAKARTA, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna H. Laoly menegaskan agar pemerintah berhati-hati dalam menanggapi usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ia menilai polemik yang muncul di tengah publik terlalu besar dan berpotensi menimbulkan perpecahan persepsi tentang semangat reformasi yang selama ini dijaga.

“Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi reaksi-reaksi, kalau boleh ya, kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah,” ujar Yasonna usai menghadiri rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Yasonna, setiap keputusan negara yang berkaitan dengan penghargaan terhadap tokoh sejarah seharusnya didasari kajian mendalam, bukan semata karena tekanan politik atau nostalgia sejarah. Ia mengingatkan bahwa semangat reformasi yang lahir setelah kejatuhan Soeharto tahun 1998 mesti menjadi dasar dalam setiap keputusan kenegaraan.

“Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi yang lalu, itu harus jadi pijakan moral. Ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi,” katanya menegaskan.

Yasonna menilai pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan yang lebih utuh kepada publik terkait alasan dan pertimbangan di balik usulan gelar tersebut. Ia khawatir, tanpa kejelasan, wacana itu justru akan menimbulkan ketegangan baru di tengah masyarakat.

“Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi, kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu, saya harap, kita semua hati-hati lah,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Istana telah menerima secara resmi daftar nama tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional dari Kementerian Sosial. Daftar tersebut kini sedang dalam tahap kajian di tingkat Presiden.

“Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden,” kata Prasetyo di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

Ia menyebut, dari sekian banyak nama yang diajukan, termasuk di antaranya adalah Presiden ke-2 RI Soeharto. Namun keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“(Soeharto) termasuk yang diusulkan,” ujarnya singkat.

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kembali mencuat setelah sejumlah pihak, termasuk elite Partai Golkar, secara terbuka menyatakan dukungan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahkan mengaku sudah menyampaikan langsung usulan itu kepada Presiden Prabowo.

“Bapak Presiden menerima dan mempertimbangkan usulan tersebut,” kata Bahlil sebelumnya.

Namun, di tengah dorongan tersebut, suara kehati-hatian dari PDI Perjuangan menjadi penanda bahwa persoalan ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga soal memori kolektif bangsa. Bagi sebagian kalangan, sejarah panjang kekuasaan Orde Baru menyimpan luka sosial dan politik yang belum sepenuhnya sembuh.(*)