TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperketat pengawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas nasional sebagai langkah mitigasi risiko bencana hidrometeorologi. Kawasan Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ditetapkan sebagai titik fokus awal pengawasan tersebut.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH, Rasio Ridho Sani, menyatakan langkah cepat ini diambil untuk memperluas jangkauan pengawasan dan kajian lingkungan sesuai arahan Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.

"Kami bekerja untuk memastikan dan mencegah dampak bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah rawan. Tim terus melakukan kajian lingkungan secara cepat melalui rapid assessment di lapangan," ujar Rasio Ridho Sani dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Fokus aksi di Cisarua diimplementasikan melalui Rapid Environmental Assessment (REA) yang berkolaborasi dengan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Kajian ini bertujuan membedah lanskap serta faktor pemicu bencana secara komprehensif dari sisi saintifik.

Sinergi Mitigasi dan Penataan Ruang

Dalam pelaksanaannya, Deputi PPKL bersinergi dengan Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) untuk melakukan langkah preventif terhadap ancaman banjir dan longsor. Hasil kajian teknis nantinya akan menjadi dasar krusial dalam revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penataan ulang tata ruang di wilayah yang secara geografis rentan bencana.

"Selanjutnya, kami juga menyiapkan upaya-upaya revisi KLHS serta rekomendasi perubahan tata ruang," tambah Rasio.

Selain pendekatan teknis, Menteri Hanif secara khusus memerintahkan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran lingkungan yang memperparah dampak longsor di wilayah tersebut. Tim pengawas dan penyidik telah diterjunkan untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) guna mengidentifikasi pihak-pihak yang abai terhadap regulasi.

"Kami melakukan pengawasan dan akan mengambil langkah penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup," tegasnya.

Replikasi ke DAS Prioritas Lainnya

Pola pengawasan ketat ini dipastikan akan direplikasi di berbagai wilayah hulu DAS prioritas lainnya di Pulau Jawa, seperti DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Serayu, hingga DAS Kali Bekasi. Di luar Jawa, pengawasan serupa juga menyasar DAS Ayung di Bali guna menjaga stabilitas ekosistem pariwisata.

Rasio menekankan bahwa pengawasan akan difokuskan sepenuhnya pada kegiatan dan unit usaha yang beroperasi di wilayah hulu. Hal ini bertujuan memastikan kepatuhan total terhadap daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup demi mencegah bencana di masa depan. (*)