TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dinamika global yang semakin kompleks, terutama pasca Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dan ketegangan di internal Uni Eropa, semakin menegaskan relevansi politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

“Ini adalah masa di mana politik luar negeri bebas-aktif kita semakin relevan. Kita tidak lagi perlu bergantung pada negara-negara adikuasa,” ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Philips Vermonte dalam diskusi bersama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Meski semakin leluasa dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya, Indonesia tetap menjaga keseimbangan dalam diplomasi global. Philips menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS tidak dapat diartikan sebagai sikap antagonis terhadap AS.

Menurut dia, Indonesia sejak awal bukanlah negara yang memihak atau menentang blok tertentu, melainkan tetap konsisten dengan prinsip bebas-aktif.

Keanggotaan kita di BRICS dan OECD tidak perlu dipertentangkan, karena kedua organisasi tersebut pada dasarnya sudah berbeda.

Philips juga menyoroti peran Amerika Serikat yang tetap menjadi negara adikuasa dengan kekuatan militer serta sektor swasta yang berpengaruh secara global, termasuk di Indonesia. Ia pun menepis anggapan bahwa AS sedang mengalami kemunduran.

“Justru yang terjadi adalah negara-negara lain semakin mengejar (negara adidaya),” kata dia.

Philips menilai bahwa Indonesia kini memiliki lebih banyak insentif untuk mempererat kerja sama dengan negara-negara berkembang, bahkan hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Hal tersebut tercermin dalam kehadiran Presiden Prabowo Subianto di berbagai forum internasional, termasuk KTT G20 di Brasil dan KTT APEC di Peru.

Menurutnya, Brasil dan Peru menjadi tuan rumah agenda internasionalmenunjukkan bahwa negara-negara berkembang kini semakin berperan dalam menentukan agenda global.

Philips berharap bahwa negara-negara maju tidak memandang peningkatan peran negara berkembang sebagai tantangan terhadap dominasi mereka, melainkan sebagai langkah menuju kemakmuran bersama. (*)