TIMES JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan bantuan tanggap bencana dan pemulihan pascabencana di Wilayah Sumatra sebesar Rp14,58 miliar yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU). 

Penyaluran bantuan BPKH terfokus pada 3 Provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Bantuan sendiri disalurkan terbagi atas dua fase strategis yaitu fase Tanggap Darurat sebesar Rp3,83 Miliar dan fase Pemulihan Pascabencana sebesar Rp10,75.

Seluruh kegiatan penyaluran bantuan bagi Sumatra sudah dilaporkan oleh BPKH kepada Komisi VIII DPR RI melalui rapat kerja pada Selasa (3/2/2026) lalu yang juga dihadiri oleh Kementerian Sosial, BNPB dan Baznas. 

Pada fase Tanggap Darurat, BPKH telah mendistribusikan 10.040 paket bantuan berupa sembako, hygiene kit, dukungan dapur umum, serta perlengkapan keluarga bagi masyarakat terdampak. 

Sedangkan pada fase Pemulihan Pascabencana, fokus utama BPKH adalah sektor pendidikan dan infrastruktur ibadah. BPKH menyalurkan beasiswa sebesar Rp3,6 miliar kepada 1.200 mahasiswa di 55 perguruan tinggi guna mencegah risiko putus kuliah akibat bencana. Selain itu, dilakukan perbaikan sarana sanitasi, air bersih, serta renovasi sekolah dan masjid.

Tidak Gunakan Pokok Dana Haji Milik Jemaah

Dalam keterangan persnya, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan seluruh pendanaan Program Kemaslahatan ini tidak menggunakan pokok dana haji milik jemaah, melainkan murni dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat.

"Program Kemaslahatan adalah amanat undang-undang. Kami mengelola Dana Abadi Umat secara transparan dan akuntabel,” ucap Fadlul Imansyah dalam keterangan persnya dikutip pada Jumat (6/2/2026).

Selain transparan dan akuntabel, lanjut Fadlul, BPKH juga memastikan manfaat dana ini kembali kepada umat dalam bentuk nyata, bukan hanya saat darurat, tapi juga memastikan pemulihan sosial dan ekonomi mereka berjalan berkelanjutan. 

Di tahun 2026, BPKH telah menyiapkan keberlanjutan program yang lebih komprehensif. Rencana tersebut mencakup penyediaan mesin pengolahan air bersih, genset, dukungan sanitasi, hingga program pemberdayaan ekonomi komunitas untuk mengembalikan kemandirian warga terdampak.

Melalui langkah ini, BPKH berharap Dana Abadi Umat dapat terus menjadi instrumen stabilitas sosial yang memberikan dampak positif luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. (*)