TIMES JAKARTA, JAKARTA – Calon Jemaah haji Indonesia mendapatkan kabar menggembirakan melalui kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. 

Kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) mewakili Kemenag bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, Minggu (8/1) waktu setempat meliputi penambahan kuota haji dan juga tidak adanya batasan usia dalam pelaksanaan ibadah haji. 

Atas capaian tersebut, Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengapresiasi kesepakatan yang dilakukan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. 

“Kami sangat mengapresiasi capaian Gus Menteri Yaqut Cholil Qoumas beserta jajarannya yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan mendapatkan kepercayaan Raja Arab Saudi memperoleh kuota normal 221 ribu orang, terlebih tidak ada batasan usia untuk jemaah,” ucap Mustolih Siradj, Senin (9/1/2023). 

Mustolih berharap dengan kuota tersebut, nantinya Kemenag memberikan prioritas dan porsi lebih besar kepada calon jemaah yang lanjut usia (lansia), karena harapan mereka semakin tahun semakin menipis dengan antrian yang begitu panjang seperti sekarang.

Di musim haji tahun 2021 dan 2020 tidak ada pemberangkatan jemaah dari tanah air karena terhalang oleh badai Covid-19 yang merajalela di berbagai negara. Hal ini berdampak antrian haji calon jemaah haji Indonesia makin panjang, dengan jumlah calon jemaah terdaftar 5,5 juta orang, maka rerata antrian secara nasional mencapai 55 tahun.

Hal ini tentu berdampak tidak baik karena kesempatan haji sangat tipis terutama bagi mereka yang sudah berusia diatas 50 tahun. Ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan dari penyesuaian kebijakan dari negara Arab Saudi sebagai tuan rumah. Musim haji 2023 kouta akan kembali normal tentunya sangat berdampak pada antrian.

“Saya berharap perjuangan Gus Men dan jajarannya tidak hanya sebatas kuota yang telah diperoleh saat ini. Tetapi terus melakukan pendekatan, lobi dan diplomasi kepada Yang Mulia Raja Arab Saudi agar dapat tambahan lagi kuota. Mengacu pada tahun sebelumnya, sebenarnya ada tambahan 10 ribu jemaah tetapi tidak dapat diserap karena waktu sudah sangat mendesak,” jelasnya. 

Tantangan Kemenag RI Saat Haji 2023 

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah ini juga menyampaikan karena kuota kembali normal maka ada sejumlah tantangan dan tanggungjawab yang perlu segera diatasi Kemenag sebagai leading sector haji.

Pertama, menyangkut persiapan petugas haji yang harus dipersiapkan sedini mungkin karena jemaah yang akan diberangkatkan berjumlah ratusan ribu orang.

Kedua, persiapan dokumen-dokumen dan kontrak untuk pelayanan penyelenggaraan ibadah baik di tanah air maupun di tanah suci terutama menyangkut akomodasi dan transportasi.

Ketiga, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) agar segera dibahas oleh Kemenag dengan Komisi VIII serta Badan Pengelola Keuaangan Haji (BPKH). 

Keempat, pelunasan biaya haji diharapkan lebih awal selambat-lambatnya awal Ramdhan, dan yang terpenting tidak ada kenaikan biaya, meningat kondisi masyarakat yang saat ini masih belum pulih terkena dampak pandemi Covid-19.

Bahkan seharusnya bisa bisa turun karena ada beberapa komponen biaya kesehatan yang semestinya sudah tidak ada. Menurutnya, misi haji tahun 2023 harus lebih sukses dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (*)