TIMES JAKARTA, JAKARTA – Pemerintah menyerap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp76,4 triliun per Februari 2025, setara 14,9 persen dari target APBN sebesar Rp513,6 triliun.

Realisasi itu terkontraksi 4,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari rekor pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp80 triliun. “Realisasi PNBP konsisten dengan kondisi ekonomi,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Secara rinci, penerimaan PNBP dari sektor sumber daya alam (SDA) migas tercatat sebesar Rp17,5 triliun. Meski nilai ini setara dengan 15,5 persen dari target APBN, realisasinya turun 1,7 persen dibanding tahun lalu.

Menurut Anggito, penurunan kinerja PNBP SDA migas disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan penurunan produksi gas bumi karena penyusutan alami.

Sementara itu, penerimaan SDA nonmigas terealisasi sebesar Rp16,3 triliun atau 16,8 persen dari target APBN. Komponen ini pun mengalami kontraksi, yakni sebesar 7,2 persen, akibat turunnya harga dan produksi batu bara.

Komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) terealisasi sebesar Rp10,9 triliun atau 12,1 persen dari target. Berbeda dengan dua komponen sebelumnya yang terkontraksi, KND mengalami pertumbuhan signifikan hingga 60,7 persen. Peningkatan ini utamanya didorong oleh setoran dividen interim dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan.

Selanjutnya, PNBP dari badan layanan umum (BLU) tercatat mencapai Rp8,4 triliun atau 10,8 persen dari target. Komponen ini pun terkontraksi 16,9 persen akibat penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit.

Terakhir, penerimaan PNBP lainnya terdata sebesar Rp23,3 triliun atau 18,3 persen dari target. PNBP lainnya mengalami kontraksi sebesar 16 persen yoy. Pelemahan ini dipengaruhi oleh turunnya penjualan hasil tambang serta PNBP dari kementerian/lembaga (K/L).

Sebagai catatan, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. Di samping PNBP, penerimaan negara berasal dari perpajakan yang tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.

Sementara realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada APBN Februari 2025. (*)