TIMES JAKARTA, JAKARTA – Mayjen Novi Helmy Prasetya ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama antara TNI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penunjukkan itu dikritik banyak pihak. Salah satunya yakni oleh Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan. Menurutnya, ini pelanggaran atas ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) yang telah dibuat oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kukuhnya pemerintah dalam menempatkan militer pada jabatan sipil meskipun melanggar ketentuan UU TNI, semakin memperlihatkan ketiadaan visi reformasi TNI di awal pemerintahan Prabowo, terutama dalam aspek memastikan TNI fokus sebagai alat negara di bidang pertahanan, sebagaimana amanat Konstitusi dan UU TNI," katanya dalam keterangan resminya diterima TIMES Indonesia, Selasa (11/2/2025).

Memang bukan kali ini pemerintah Prabowo Subianto menunjuk TNI ke ranah sipil. Setelah Mayor Teddy Indrawijaya ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala Negara tersebut juga melibatkan militer pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), penertiban kawasan hutan, hingga wacana pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan. 

Kebijakan ini, kata Halili Hasan, bertentangan dengan kodrat militer sebagai alat negara di bidang pertahanan. Pemaksaan paradigma pertahanan dalam isu-isu demikian hanya memperlihatkan gejala militerisme pada kerja-kerja di ruang sipil.

Ia menilai, oenguatan militerisme pada ruang-ruang sipil di awal pemerintahan Prabowo memperlihatkan watak dan substansi dwifungsi militer yang masih kental. 

Sebab, kata dia, pemerintahan menempatkan militer sebagai solusi atas semua problematika pembangunan, sehingga pelibatan militer dianggap menjadi manifestasi akselerasi pembangunan. 

Paradigma ini, lanjut dia, memperlihatkan pejabat pemerintahan masih menempatkan kondisi Orde Baru sebagai patokan dalam pembangunan melalui dwifungsi ABRI ketika itu. 

"Padahal berbagai perkembangan konsep pemerintahan, seperti good governance hingga collaborative governance dapat menjadi konsep menuju pembangunan yang demokratis," katanya.

Ia menjelaskan, semakin maraknya pelibatan militer pada ranah sipil justru menimbulkan kontradiksi antara harapan putra-putri bangsa yang ingin mengabdikan dirinya untuk pertahanan negara melalui militer, justru dihadapkan pada peran-peran yang semestinya menjadi domain otoritas sipil. 

"Ketika militer semakin jauh dilibatkan pada bidang-bidang di luar pertahanan, justru berpotensi dapat memicu turunnya profesionalitas prajurit, terutama kemampuan dan skill tempurnya," ujarnya. (*)