TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2026. Hal ini didasari pada tren positif pergerakan rupiah yang mulai menguat ke level Rp16.768 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (27/1/2026), setelah sempat tertekan hingga Rp16.945 pada pekan sebelumnya.

Menkeu Purbaya menilai bank sentral memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menavigasi fluktuasi mata uang di tengah dinamika global.

“Saya pikir mereka cukup ahli dan saya akan serahkan ini ke bank sentral. Mereka cukup jago mengendalikan nilai tukar rupiah,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Meski otoritas moneter memegang kendali utama, Kemenkeu berkomitmen untuk tetap menjalin koordinasi aktif guna memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras.

“Bank sentral akan menjaga nilai tukar rupiah dan kami akan berkoordinasi terus dengan bank sentral. Saya yakin (menguat) kan, Pak Gubernur tadi bilang menguat terus. Saya ikut dia aja,” tambahnya.

Senada dengan Menkeu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan optimismenya bahwa rupiah akan menguat secara fundamental. Penguatan ini didorong oleh rendahnya inflasi, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta daya tarik imbal hasil investasi di Indonesia.

Perry menjelaskan bahwa tekanan yang terjadi belakangan ini lebih disebabkan oleh faktor jangka pendek, khususnya lonjakan harga pangan (volatile food) akibat cuaca ekstrem dan bencana alam yang mengganggu distribusi.

Sebagai langkah nyata menjaga momentum pertumbuhan, Bank Indonesia tercatat telah memangkas BI-Rate sebanyak lima kali sejak September 2024 hingga berada di level 4,75 persen. BI juga menegaskan komitmennya untuk melakukan intervensi pasar secara menyeluruh.

"Pihaknya juga terus melakukan intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri, termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika. Selain itu, BI pun melakukan intervensi di pasar tunai, spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dalam negeri," pungkas Perry. (*)