TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi konflik internal yang masih melanda sejumlah federasi olahraga nasional. Erick menyiapkan opsi untuk mengambil alih kepengurusan federasi yang hingga kini belum mampu menuntaskan persoalan dualisme federasi.

Langkah ini diambil sebagai solusi pamungkas jika upaya mediasi dan pencarian jalan tengah menemui jalan buntu. Erick menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan instruksi kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk membereskan masalah ini.

"Saya sudah menulis surat ke KOI dan KONI, waktu itu saya kasih tenggat waktu sampai Desember. Dan terima kasih sudah berhasil untuk yang Takraw, tapi masih ada tiga untuk Tinju, Tenis Meja, dan juga Anggar," ujar Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menpora dijadwalkan segera memanggil pimpinan KOI dan KONI untuk mendiskusikan langkah konkret penanganan dualisme tersebut. Sikap keras Kemenpora ini juga merupakan tindak lanjut dari desakan Komisi X DPR RI yang memberi target penuntasan seluruh konflik federasi dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

Erick menegaskan bahwa pemerintah memiliki payung hukum yang kuat untuk melakukan intervensi jika organisasi terkait gagal melakukan rekonsiliasi.

"Kalau memang tidak bisa, ya tentu ada undang-undang dari Kemenpora dan aturan pemerintah bahwa kita bisa juga mengambil alih kalau memang untuk kepentingan atlet dan masyarakat luas," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa langkah intervensi itu bukan bentuk arogansi kekuasaan, melainkan kewajiban negara untuk menjamin kepastian kompetisi dan perlindungan bagi atlet. Ia berharap federasi yang masih berkonflik, khususnya Tinju, Tenis Meja, dan Anggar, dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk segera melakukan rekonsiliasi secara mandiri. (*)