TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa petugas haji daerah (PHD) yang diberangkatkan ke Tanah Suci maksimal berasal dari pejabat setingkat eselon IV. Kebijakan ini diterapkan agar petugas benar-benar fokus melayani jemaah haji Indonesia.

“Dari proses pendaftaran sudah kita seleksi. Jadi, petugas haji daerah itu paling tinggi eselon IV,” ujar Irfan Yusuf saat membuka Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447H/2026M dan Diklat Terintegrasi PPIH Kloter, PHD, serta Pembimbing KBIHU di Asrama Haji Medan, Jumat (30/1).

Dalam kegiatan tersebut, Irfan Yusuf—yang akrab disapa Gus Irfan—didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara Zulkifli Sitorus.

Gus Irfan menjelaskan, pembatasan jabatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus memaksimalkan kualitas pelayanan kepada jemaah. Ia menegaskan, pejabat dengan jabatan struktural tinggi dinilai tidak ideal menjadi petugas haji daerah karena beban tanggung jawab yang besar.

“Kalau ada pejabat di atas eselon IV, seperti eselon III, eselon II, apalagi eselon I, pasti kita coret. Setelah itu, kita lakukan seleksi lanjutan. Hari ini juga ada diklat untuk mereka,” tegasnya.

Selain petugas daerah, Kementerian Haji dan Umrah RI juga telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Gus Irfan menyebutkan, sebanyak 1.600 petugas PPIH telah mengikuti diklat selama 20 hari, ditambah 10 hari pembelajaran daring.

“Tadi pagi kita menutup diklat untuk PPIH yang bertugas di Arab Saudi. Total ada 1.600 orang yang sudah kita siapkan,” ujarnya.

Gus Irfan menekankan pentingnya kesiapsiagaan, disiplin, dan tanggung jawab seluruh petugas dalam melayani sekitar 221 ribu jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun ini.

“Kita berharap para petugas bisa total melayani jemaah haji nantinya,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengingatkan seluruh petugas haji agar memberikan pelayanan terbaik dan menjadikan tugas tersebut sebagai bentuk ibadah.

“Kepada petugas, saya minta ikuti diklat ini dengan sungguh-sungguh. Bangun kerja tim yang solid, jaga nama baik daerah, dan tanamkan prinsip bahwa tugas ini adalah ibadah. Utamakan melayani, bukan untuk dilayani,” ujar Bobby.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara Zulkifli Sitorus melaporkan bahwa kesiapan kelembagaan haji di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara berjalan dengan baik. Ia menyebut proses verifikasi paspor jemaah haji telah mencapai 90 persen dan ditargetkan tuntas dalam dua hari ke depan.

“Kami berkomitmen penuh menyukseskan visi besar Bapak Menteri. Meski ada kendala teknis di lapangan, kami siap bekerja keras. Kolaborasi dengan pemerintah daerah terus kami perkuat demi kelancaran operasional haji 2026 di Sumatera Utara,” tegas Zulkifli.(*)