TIMES JAKARTA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hanya membawa tujuh dari total sepuluh orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Operasi tersebut turut menjaring Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, OTT dilakukan tim penindakan KPK pada Kamis, 18 Desember 2025. Dari sepuluh orang yang diamankan di wilayah Bekasi, tujuh di antaranya langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan secara intensif.

“Untuk di wilayah Bekasi, tim kemarin mengamankan sepuluh orang. Tujuh orang di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menurut Budi, tujuh orang yang kini diperiksa di Jakarta terdiri dari satu penyelenggara negara, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta enam orang dari pihak swasta. Sementara tiga orang lainnya masih menjalani pendalaman di daerah.

KPK menegaskan proses pemeriksaan terhadap tujuh orang tersebut masih berlangsung. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

OTT di Kabupaten Bekasi ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Sejak awal tahun, KPK telah menggencarkan penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah dan sektor strategis.

OTT pertama KPK pada 2025 dilakukan pada Maret, dengan menjaring anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Operasi tersebut menjadi pembuka rangkaian penindakan KPK di tahun berjalan.

Selanjutnya, pada Juni 2025, KPK menggelar OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Pada Agustus 2025, KPK kembali melakukan OTT secara serentak di Jakarta, Kendari, dan Makassar. Operasi ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Masih di bulan yang sama, tepatnya 13 Agustus 2025, KPK mengamankan sejumlah pihak di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Kemudian, pada 20 Agustus 2025, KPK melakukan OTT atas dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Memasuki November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Tak lama berselang, pada 7 November 2025, KPK juga menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko atas dugaan suap, gratifikasi, dan pengurusan jabatan.

Pada Desember 2025, KPK kembali melakukan beberapa OTT besar, termasuk di Lampung Tengah yang menjerat Bupati Ardito Wijaya, serta OTT di Tangerang yang melibatkan aparat penegak hukum dan pihak swasta dengan barang bukti uang tunai Rp900 juta.

Selain OTT di Bekasi, KPK juga melakukan operasi penindakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada 18 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan enam orang, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Kepala Seksi Intelijen. (*)