TIMES JAKARTA, JAKARTA – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) Gaza, berada pada titik uji krusial. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi untuk keluar dari keanggotaan BoP jika lembaga tersebut gagal mewujudkan kemerdekaan Palestina, bukan sekadar retorika politik domestik.

Itu merupakan penegasan posisi ideologis Indonesia yang telah lama menjadi garis depan dalam isu dekolonisasi. Respons Presiden Prabowo terhadap kegelisahan para ulama dan ormas Islam mencerminkan bahwa diplomasi kita tidak sedang mencari panggung, melainkan mencari keadilan yang substansial.

Dalam kacamata nilai fundamental, keterlibatan Indonesia dalam lembaga internasional apa pun haruslah didasarkan pada mandat Pembukaan UUD 1945: bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Publik menangkap adanya skeptisisme yang sah, seperti yang disuarakan MUI, bahwa BoP berisiko menjadi instrumen untuk menciptakan "damai semu".

Damai tanpa kemerdekaan hanyalah nama lain dari normalisasi pendudukan. Jika BoP hanya berfungsi sebagai badan administratif untuk mengelola krisis tanpa menyentuh akar penyebab penjajahan, maka keberadaan Indonesia di dalamnya justru akan mendegradasi marwah politik luar negeri kita yang bebas aktif.

Secara historis, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam menolak solusi setengah hati di Timur Tengah. Pola diplomasi kita selalu menempatkan kedaulatan sebagai harga mati. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa badan-badan perdamaian internasional seringkali terjebak dalam kepentingan pragmatis negara-negara besar, di mana insentif politik seringkali mengalahkan prinsip kemanusiaan.

Dalam konteks BoP, terdapat pergeseran relasi kekuasaan di mana Indonesia dipandang sebagai jangkar legitimasi bagi dunia Muslim. Namun, legitimasi tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia harus dibayar dengan komitmen nyata pada trajectory kemerdekaan Palestina.

Secara teknis dan legal, keanggotaan dalam sebuah badan internasional memang memberikan akses pada meja perundingan. Namun, secara etis dan politik, partisipasi tersebut menjadi cacat jika Indonesia hanya dijadikan sebagai "penjaga keamanan" (peacekeeper) yang berpotensi berhadapan dengan rakyat Palestina sendiri.

Pilihan untuk "abstain, absen, atau keluar" menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tawar (bargaining power) yang tinggi. Kita tidak sedang membutuhkan BoP untuk eksistensi global; sebaliknya, BoP-lah yang membutuhkan kehadiran Indonesia untuk mendapatkan kredibilitas moral di mata internasional.

Kami melihat bahwa perubahan relasi kekuasaan saat ini menuntut keberanian untuk tidak sekadar menjadi pengikut agenda global. Para aktor di balik BoP harus menyadari bahwa insentif Indonesia bergabung bukanlah bantuan ekonomi atau pengakuan politik dari Barat, melainkan pencapaian visi perdamaian yang permanen dan berdaulat.

Jika struktur BoP didesain hanya untuk meredam konflik tanpa memberikan jalan bagi kedaulatan Palestina, maka Indonesia sedang melakukan investasi kosong yang berbahaya bagi masa depan politik dalam negeri dan reputasi internasionalnya.

Sebagai jalan tengah yang realistis, redaksi TIMES Indonesia berpendapat bahwa pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) yang ketat bagi BoP. Syarat tegas harus diajukan: jadwal yang jelas menuju solusi dua negara, penghentian total perluasan permukiman, dan jaminan bahwa pasukan perdamaian tidak akan pernah digunakan untuk merepresi aspirasi kemerdekaan. Jika dalam jangka waktu tertentu indikator ini tidak terpenuhi, maka keluar dari BoP adalah langkah yang tidak hanya berani, tetapi juga terhormat.

Secara filosofis, perdamaian bukanlah sekadar ketiadaan konflik, melainkan hadirnya keadilan. Diplomasi tanpa prinsip adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. 

"Diplomasi Indonesia tidak lahir untuk menjadi stempel bagi perdamaian tanpa martabat; kita lebih baik berdiri di luar dengan harga diri daripada di dalam sebagai saksi bisu ketidakadilan."