TIMES JAKARTA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk bertindak tegas terhadap anggota yang terlibat maupun melindungi praktik penyelundupan sumber daya alam (SDA) serta berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin. Kepala Negara menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara serius dan tanpa pandang bulu.

“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius,” ujar Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara sungguh-sungguh, mengingat masih banyak kebocoran yang terjadi akibat pembalakan liar, pertambangan ilegal, hingga penyelundupan. Menurutnya, kebocoran tersebut telah lama merugikan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat.

Prabowo mengungkapkan, pemerintah sebenarnya telah mengerahkan berbagai upaya untuk menutup kebocoran tersebut, termasuk dengan melibatkan kekuatan TNI dan Polri. Namun, pelanggaran hukum dinilai masih terus terjadi.

“Terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI dan Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang tidak mau menghormati hukum di Indonesia,” kata Presiden.

Kepala Negara menyoroti dampak besar praktik penyelundupan terhadap perekonomian nasional. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penyelundupan timah di Bangka yang disebut telah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Presiden mengungkap adanya keterlibatan sejumlah pejabat serta oknum aparat dalam praktik penyelundupan dan kegiatan ilegal tersebut.

“Contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” tegas Prabowo.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kelemahan dalam penegakan hukum. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan persoalan kebocoran sumber daya alam dan pelanggaran hukum secara menyeluruh.

“Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.(*)