TIMES JAKARTA, BONDOWOSO – Pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota, termasuk juga Pemkab Bondowoso, untuk melakukan efisiensi anggaran. 

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025

Bahkah pemerintah pusat melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306,695 triliun lebih. Dari jumlah tersebut transfer ke daerah sebesar Rp 50,595 triliun lebih dipangkas. 

Sejumlah daerah yang masih bergantung terhadap transfer pusat sangat menerima dampaknya. Terutama dalam pembangunan infrastruktur baik jalan maupun irigasi. Seperti di Bondowoso Jawa Timur. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 29 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah, dana alokasi umum (DAU) pekerjaan umum untuk Kabupaten Bondowoso 0 rupiah. 

Pemerintah daerah harus putar otak untuk melakukan efisiensi. Menanggapi kebijakan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman, S.Sos., MPA menjelaskan, sebetulnya di Inpres nomor 1 tersebut, ada beberapa item yang perlu dilakukan efisiensi. 

Semestinya kata dia, efisiensi itu dilakukan pada anggaran yang melekat di birokrasi. Misalnya menyisir anggaran kegiatan yang sifatnya seremonial atau kegiatan yang tidak mendukung output. 

Efisiensi ini semestinya dilakukan pada anggaran yang justru dinilai terjadi pemborosan. Misalnya aktivitas yang dikerjakan di birokrasi, seperti perjalanan dinas, pembentukan tim atau kegiatan tunjangan pada birokrat yang terlalu besar. 

Dosen Administrasi Keuangan Negara FISIP UNEJ juga memaparkan, instruksi di Inpres itu sudah jelas. Bahwa efisiensi diarahkan bukan pada pemangkasan pada anggaran yang dirasakan outputnya untuk kebutuhan masyarakat secara langsung. 

"Jadi efisiensi ini bukan mengurangi program yang bersentuhan langsung pada masyarakat," jelas Ketua Pemberdayaan Masyarakat LP2M Jember tersebut. 

Jika efisiensi dilakukan pada anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dia menilai itu tidak tepat. Sebab efisiensi sesuai Inpres adalah aktivitas yang melekat pada birokrasi yang masih dipandang boros. 

Salah satu yang bisa diefisiensi adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sebab kata dia, salah satu item efisiensi adalah kinerja pelayanan. "Bahkan TPP itu juga seharusnya dinasionalisasi kembali, terkait beban pekerjaan yang menjadi bagian upaya melakukan efisiensi," terang pria kelahiran 1979 itu.

Menurutnya, banyak pelayanan yang bisa dikerjakan dengan berbasis digital atau online. Termasuk rapat-rapat juga bisa dilaksanakan secara daring. Sehingga hal itu bisa menjadi acuan rasionalisasi beban kinerja dari birokrasi. 

Dia menegaskan, pemakanaan efisiensi itu bukan berarti harus mengorbankan program pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat jangan sampai jadi lokus efisiensi. 

Tapi efisiensi itu menyisir anggaran yang dinilai pemborosan. Bahkan beberapa fenomena, bahwa pemborosan itu terjadi pada belanja di birokrasi atau belanja pegawai. "Ini yang seharusnya perlu diperhatikan," jelas dia. 

Anggaran ini menjadi domain eksekutif. Sementara oportunistik eksekutif harus dikontrol oleh masyarakat atau pihak-pihak yang berwenang memberikan kontrol.  Sehingga kata dia, jangan sampai efisiensi mengorbankan program yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, anggaran di birokrasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan masih dipertahankan. 

"Karena semangat Inpresnya tidak begitu, ini semestinya yang diperhatikan oleh aktor di daerah. Maka harus mencoba melihat kembali bahwa efisiensi itu bukan untuk mengepras kegiatan yang dibutuhkan dan outputnya jelas," tegas dia. 

Menurutnya, hampir di semua daerah, beban anggaran di birokrasi itu mencapai 30 hingga 40 persen. "Ini yang seharusnya menjadi lokus efisiensi dan saya yakin bisa, asal semangat oportunistiknya itu tidak mengorbankan rakya," tegas dia. (*)