TIMES JAKARTA, JAKARTA – Bukan tanpa alasan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan Diklat PPIH Arab Saudi dengan metode semi militer, pasalnya jumlah jemaah haji tahun 2026 yang berstatus risiko tinggi (risti) totalnya mencapai sekitar 170 ribu jemaah haji. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak saat mengunjungi Diklat PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada Senin (26/1/2026). 

“Bayangkan, 170.000 risti. disinilah urgensi kenapa petugas-petugas haji itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab tinggi, disiplin tinggi, fisik dan stamina tinggi, karena akan melayani jemaah haji 170.000 yang risti,” ucap Wamenhaj Dahnil. 

Ia juga mengungkapkan, dari 170 ribu jemaah haji yang risti, didalamnya terdapat sekitar 33 ribu jemaah haji yang sudah masuk dalam kategori lansia dan dari total 221.000 jemaah haji Indonesia baik reguler maupun khusus, 56 persennya adalah jemaah perempuan. 

“Oleh sebab itu, sejak awal jemaah risti, lansia dan perempuan, kami selalu mengimbau yang nanti menunaikan haji itu harus selalu mengikuti panduan dan arahan dari petugas haji terutama terkait dengan kapasitas fisik, stamina, dan sebagainya,” ungkap Wamenhaj Dahnil. 

Sebelumnya Dahnil mengungkapkan, pendekatan semi militer tidak bertentangan dengan nilai humanisme, bahkan memperkuat solidaritas dan kepedulian antarpeserta dalam menjalankan tugas pelayanan nantinya di Arab Saudi.

“Humanisme para fasilitator dari unsur TNI dan Polri sangat luar biasa. Mereka mampu menakar kemampuan setiap peserta, memahami bahwa stamina dan kekuatan fisik tidak sama. Ini sekaligus mematahkan stigma bahwa pola semi militer itu kaku dan tidak humanis,” ujar Wamenhaj pada Sabtu (17/1/2026) lalu. 

Wamenhaj juga menekankan pentingnya penguatan layanan Haji Ramah Perempuan, mengingat mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan dengan kebutuhan layanan yang spesifik.

“Jumlah jemaah perempuan sangat besar, dan syariat ibadahnya memiliki perbedaan dengan laki-laki. Karena itu, PPIH harus memahami fiqh ibadah perempuan, menjaga kenyamanan, privasi, serta memberikan pendampingan yang lebih sensitif dan berperspektif layanan,” tegasnya.

Menurut Wamenhaj, pendekatan ramah perempuan merupakan bagian dari pelayanan humanis yang harus tertanam dalam karakter setiap petugas. Layanan yang baik bukan hanya soal kecepatan dan ketepatan, tetapi juga soal empati dan pemahaman terhadap kondisi jemaah.

Lebih lanjut, Wamenhaj berharap kebiasaan baik yang dibangun selama diklat dapat terus dijaga hingga para petugas menyelesaikan masa pembinaan di Asrama Haji, bahkan saat bertugas di lapangan nanti.

“Saya harap PPIH membina kebiasaan baru untuk mendisiplinkan diri. Perubahan besar dalam penyelenggaraan haji harus dimulai dari perubahan pribadi para petugas, menjadi pribadi yang baru dan lebih siap melayani,” tandasnya. (*)