TIMES JAKARTA, JAKARTA – Wakil Sekretaris Karang Taruna Aceh Muhammad Hendra Vramenia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menetapkan bencana Sumatra menjadi bencana nasional. 

Menurut pria yang juga terdampak bencana di wilayah Aceh Tamiang ini, bencana Sumatra ini bukan hanya persoalan sembako atau pasokan makan saja tetapi ada yang lebih besar lagi. 

“Persoalan besar itu misalnya hunian yang hancur, sektor pendidikan yang luluh lantak, serta sarana dan prasarana publik yang rusak parah,” ucap Muhammad Hendra Vramenia dalam keterangan persnya yang diterima TIMES Indonesia, Jumat (12/12/2025). 

Ia menjelaskan, jika tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, semua hal yang dialami warga yang terdampak akan berlalu begitu saja tanpa penanganan yang maksimal. 

Hendra mencontohkan ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Aceh sudah menyala 93% dan sudah hidup kembali adalah hal yang tidak sesuai fakta.

“Faktanya, Aceh Tamiang masih gelap gulita belum ada lampu, belum ada kelistrikan. Jangan sampai Pak Presiden diprank oleh menteri-menterinya,” ungkap Hendra. 

Yang kedua, lanjut Hendra, sarana dan prasarana jalan yang masih lumpuh dan jalan nasional yang belum bisa dilalui secara aman karena masih banyak lumpur termasuk rumah-rumah warga yang lumpurnya setinggi dada orang dewasa menjadikan alasan untuk ditetapkan bencana nasional.

“Kenapa? Karena kurangnya alat berat baik beko, eskavator, belum lagi jalan desa, jalan provinsi, dan kondisi rumah warga yang lumpurnya setinggi dada. Ini butuh alat berat untuk membantu warga mengangkat lumpur,” ungkapnya. 

“Kalau lumpur tidak diangkat, warga tidak bisa kembali menempati rumah ataupun memperbaiki rumah yang rusak berat. Jadi sarana-prasarana dan alat-alat ini jumlahnya harus ditambah,” pintanya. 

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat berkantor sementara di wilayah yang terdampak bencana dan jangan hanya menerima laporan-laporan yang tidak konkret dari para menteri.

“Kami berharap Pak Prabowo juga dapat berkantor sementara di daerah yang terdampak untuk memimpin langsung. Maka dari itu, saya sebagai warga berharap penetapan status bencana nasional ini tidak ditawar-tawar lagi. Harus segera ditetapkan. Demi rakyat,” tandasnya.(*)