TIMES JAKARTA, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan sebanyak 112 pasar rakyat di tiga provinsi di Sumatera terdampak bencana banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jumlah tersebut terdiri atas 65 pasar di Aceh, 44 pasar di Sumatera Utara, dan tiga pasar di Sumatera Barat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa pendataan tersebut telah dilakukan sejak Kamis dan terus diperbarui. Ia menyebut Kemendag juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

“Kemarin sudah diidentifikasi berapanya. Pak Dirjen juga sudah komunikasi dengan PU: 44 di Sumatera Utara, tiga di Sumatera Barat, dan 65 di Aceh,” ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Budi menegaskan bahwa Kemendag akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian PUPR mengenai pasar-pasar yang akan menjadi prioritas pembangunan maupun renovasi. Proses ini dilakukan menyusul pendataan kerusakan yang masih berlangsung, mulai dari kerusakan ringan hingga rusak berat.

“Kita identifikasi mana yang jadi prioritas untuk dibangun. Biasanya PU meminta rekomendasi dari kami,” jelasnya.

Ia menambahkan, pasar yang mengalami kerusakan paling signifikan akan diprioritaskan agar aktivitas perdagangan masyarakat dapat segera pulih.

Sebelumnya, pemerintah juga membahas kebutuhan anggaran besar untuk pemulihan infrastruktur dasar pascabencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut estimasi kebutuhan mencapai sekitar Rp51 triliun.

Angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal Kementerian PUPR yang telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kamis (11/12/2025).

AHY menjelaskan bahwa estimasi tersebut mencakup perbaikan kerusakan jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti irigasi, bendung, dan tanggul, hingga fasilitas air bersih dan sanitasi. Selain itu, berbagai prasarana sosial strategis seperti sekolah, madrasah, dan rumah ibadah juga masuk dalam perhitungan. (*)