TIMES JAKARTA, JAKARTA – Bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga pusat perekonomian masyarakat. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, 112 pasar rakyat terdampak dan mengalami kerusakan akibat bencana tersebut hingga hari ini.

Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang ditemui di kantornya di Jakarta pada Jumat (12/12/2025), memaparkan sebaran kerusakan. "Kemarin sudah diidentifikasi berapanya, terus kemarin Pak Dirjen juga sudah komunikasi dengan PU (Kementerian PU) ya, 44 (Sumatera Utara), Sumatera Barat tiga, Aceh 65," jelasnya. Dengan rincian, 65 pasar terdampak di Aceh, 44 pasar di Sumatera Utara, dan 3 pasar di Sumatera Barat.

Koordinasi Intens untuk Pemulihan Cepat

Untuk menangani kondisi ini, Kemendag telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki kewenangan teknis dalam rehabilitasi bangunan pasar. Menurut Budi Santoso, peran Kemendag adalah memberikan rekomendasi strategis berdasarkan tingkat kebutuhan.

“Kita identifikasi, nanti mana yang jadi prioritas untuk dibangun. Kita nanti komunikasi dengan PU, biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” terang Mendag.

Saat ini, proses pendataan detail untuk mengklasifikasikan tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat, masih terus dilakukan. Kemendag menegaskan bahwa prioritas perbaikan akan diberikan kepada pasar-pasar dengan kerusakan paling parah dan dampak ekonomi paling luas, agar roda perdagangan dan perekonomian masyarakat dapat berdenyut kembali secepat mungkin.

Anggaran Rehabilitasi Mencapai Rp51 Triliun

Sebelumnya, pemerintah telah mengestimasi kebutuhan dana yang tidak kecil untuk pemulihan pascabencana. Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai Rp51 triliun.

“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Angka tersebut merupakan hasil kalkulasi awal Kementerian PU yang telah dilaporkan kepada Presiden. Estimasi tersebut mencakup perbaikan menyeluruh pada jaringan jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air (seperti bendung dan irigasi), penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pemulihan prasarana sosial strategis seperti sekolah dan rumah ibadah yang turut terdampak.