TIMES JAKARTA, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan Nilai Manfaat melalui penguatan ekosistem ekonomi perhajian, sebagaimana arahan Komisi VIII DPR RI.

“Ya, sesuai arahan parlemen bahwa kami harus mengoptimalisasikan nilai manfaat menuju ke double digit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan investasi di ekosistem perhajian,” ujar Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah saat perayaan Milad ke-8 BPKH di Jakarta, Jumat.

Fadlul mengatakan optimalisasi nilai manfaat hanya dapat dicapai melalui strategi investasi yang lebih agresif dan terarah, khususnya pada sektor yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan haji. Menurut dia, bergantung pada surat berharga saja tidak cukup untuk mendorong nilai manfaat menuju dua digit di tengah kondisi suku bunga yang rendah.

“Kalau kita hanya bergantung pada surat berharga dengan asumsi suku bunga yang rendah saat ini, rasanya double digit tidak akan tercapai,” katanya.

Ia menegaskan bahwa investasi pada ekosistem perhajian memiliki potensi besar untuk meningkatkan imbal hasil secara signifikan. Selain menjaga efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji, sektor ini juga dinilai memiliki pasar yang kuat dan jelas.

“Selain untuk menjaga biaya penyelenggaraan haji, kita turut serta di dalam ekosistem industri tersebut juga. Nilai manfaat pasti akan memberikan lebih baik karena itu adalah captive market,” ujarnya.

Jumlah jamaah calon haji reguler yang mencapai 221 ribu orang per tahun serta tingginya aktivitas umrah hingga hampir dua juta orang per tahun dinilai menjadi ruang besar bagi BPKH untuk mendorong pertumbuhan dana kelolaan. Dengan memanfaatkan potensi tersebut melalui investasi strategis, Fadlul optimistis imbal hasil dapat meningkat signifikan dan memberi manfaat lebih besar bagi jamaah Indonesia.

“Insya Allah secara imbal hasil bisa menaikkan hasil investasi demi bermanfaat bagi jamaah haji Indonesia,” ucapnya.

Hingga Agustus 2025, nilai manfaat yang dihasilkan BPKH mencapai Rp810 triliun, naik 6,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar, yakni Rp6,39 triliun, berasal dari hasil investasi.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan kemampuan BPKH dalam mengelola keuangan haji sekaligus memberi nilai manfaat kepada jamaah masih menghadapi tantangan besar. Ia menilai ekosistem haji memiliki nilai ekonomi yang harus dioptimalkan.

“Bapak Presiden ingin proses penyelenggaraan haji mudah, biaya terjangkau. Ini tantangan berat sekaligus peluang. Ekosistem haji ada nilai ekonominya,” ujar Marwan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan haji harus bergeser ke arah peningkatan Nilai Manfaat yang berlipat ganda dari yang saat ini dilakukan BPKH. Ia menyebut BPKH baru mampu memberikan nilai manfaat untuk 221 ribu calon haji.

“Kita berkeyakinan presiden bisa meyakinkan tambahan kuota, tetapi kemampuan kita dalam pengelolaan hanya berkisar 221 ribu orang. Di atas itu bisa tekor. Mau tidak mau pengelolaan keuangan haji harus bergeser dengan memberikan nilai manfaat yang berlipat ganda,” kata Marwan.(*)