TIMES JAKARTA, JAKARTA – Update bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra yang dikeluarkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Senin (15/12/2025) malam ini mencatat korban meninggal dunia mencapai 1030.

"Rekapitulasi terdampak bencana, meninggal dunia 1.030 jiwa, terakhir diperbarui 7 detik yang lalu," tulis data Pusdatin (Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan) BNPB yang sempat dilihat TIMES Indonesia, Minggu (15/12/2025) malam ini pukul 19.36 WIB.

Sementara itu korban yang hilang disebutkan 206 orang dan luka-luka 7000 orang.

Pusdatin BNPB juga menyajikan data tentang dampak lain akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, terutama kerusakan-kerusakan yang terjadi. Seperti fasilitas umum sebanyak 1600 rusak, 434 rumah ibadah, 219 fasikitas kesehatan rusak, 290 gedung/kantor rusak, 967 fasilitas pendidikan rusak, 145 jembatan rusak dan 168.488 rumah rusak.

Sementara itu, BNPB juga sedang menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Sumatra Barat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penanganan pascabencana untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga terdampak.

Berdasarkan pemutakhiran data dan usulan pemerintah daerah, rencana pembangunan huntara mencakup enam kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Agam, totalnya 750 unit huntara, yang akan direalisasikan secara bertahap sesuai kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi.

Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintah daerah juga telah menyampaikan permohonan pembangunan huntara tahap I sebanyak 60 unit untuk 60 kepala keluarga dari total 288 kepala keluarga terdampak.

Kesiapan lokasi telah dipenuhi melalui penyediaan lahan seluas 9.000 meter persegi di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh.

Lahan tersebut bersumber dari hibah masyarakat, dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/273/BUP-LK/XII/2025 tertanggal 12 Desember 2025.

Sementara itu, Kabupaten Agam juga telah menyiapkan lahan huntara tahap 1, sedangkan daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian dokumen pendukung, termasuk pendataan by name, by address dan penetapan lokasi.

BNPB jiga terus melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kelengkapan administrasi dan kesiapan teknis di masing-masing wilayah.

Di samping itu, BNPB akan melanjutkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan pembangunan huntara dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.

BNPB Ajukan Dana Tambahan Rp1,6 triliun untuk Huntara

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, BNPB telah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp1,6 triliun untuk pembangunan huntara bagi  korban di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Kalau dari BNPB anggarannya ada, karena kan persiapan BNPB masih ada. Sudah mengajukan Rp1,6 triliun tambahan, bahkan masih ada Rp1,3 lagi triliun lagi bila diperlukan," katanya kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025) siang tadi.

Purbaya berharap, anggaran untuk pembangunan huntara ini juga akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Untuk tahun depan sudah ada, tinggal mereka buat program,” tegas Purbaya.

Seperti tertera di data BNPB, hingga saat ini tercatat 168.488 rumah rusak akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dengan korban meninggal dunia sampai hari ini telah mencapai 1030 orang. (*)