TIMES JAKARTA, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa program perhutanan sosial tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi pilar penting bagi pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

“Perhutanan sosial yang paling penting dalam artian terkait dengan hajat hidup orang banyak. Program ini memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi inklusif,” ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), melansir Antara.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), nilai transaksi ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat kehutanan tercatat mencapai Rp4,5 triliun. Angka tersebut diperoleh dari laporan 3.123 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah melakukan input data, atau sekitar 19,57 persen dari total 15.925 KUPS di seluruh Indonesia.

Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa saat ini Kemenhut menaruh perhatian yang seimbang antara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat capaian program tersebut.

“Kita eksekusi dengan baik, kita percepat prosesnya, tapi secara bersamaan kita jaga betul agar pemberian akses kepada masyarakat juga diikuti dengan peningkatan ekonomi mereka,” kata Menhut.

Target Perhutanan Sosial 2030

Pemerintah menetapkan target ambisius dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023, yakni menyediakan akses kelola perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare pada 2030.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan terbentuknya 25 ribu KUPS Mandiri dan 25 ribu pendamping untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.

“Masih terdapat ruang kerja yang luas yang harus kita tempuh bersama, dengan langkah yang lebih cepat, terarah, dan sinergis,” kata Raja Juli Antoni.

Saat ini, akses kelola hutan oleh masyarakat telah mencapai 8,32 juta hektare, dengan lebih dari 11.065 unit surat keputusan (SK) yang telah diterbitkan pemerintah.

Program tersebut juga melibatkan lebih dari 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia, serta membentuk 15.925 KUPS dengan klasifikasi blue, silver, gold, dan platinum sesuai tingkat kemandiriannya. (*)