TIMES JAKARTA, JAKARTA – Memasuki tahun 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi mengalihkan fokus pada percepatan program transformasi digital nasional. Fokus utama tahun ini adalah mengoptimalkan infrastruktur yang telah tersedia agar memberikan manfaat langsung dan signifikan bagi masyarakat luas.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan bahwa fondasi infrastruktur yang kokoh telah terbangun. Kini, saatnya jajaran kementerian bergerak dengan kecepatan dan keberanian lebih dalam mengeksekusi setiap kebijakan.

"Tahun 2026 adalah tahun akselerasi. Kita harus bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berani dalam mengambil keputusan, namun tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Fokus kita jelas, eksekusi yang disiplin, kebijakan yang berani dan adaptif, serta dampak nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia," tegas Nezar di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Penguatan SDM dan Infrastruktur di Wilayah Terpencil

Nezar berpendapat bahwa infrastruktur digital wajib menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus peningkat kualitas SDM. Transformasi ini menuntut perubahan birokrasi agar lebih responsif dan berorientasi pada hasil nyata.“Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, kita diminta untuk tidak ragu, tidak main-main, dan benar-benar hadir menjawab tantangan bangsa,” imbuh Nezar.

Beberapa agenda prioritas yang menjadi "pekerjaan rumah" tahun ini meliputi perluasan jaringan 4G, penguatan keahlian di bidang Kecerdasan Buatan (AI), dan keamanan ruang digital. Nezar juga menekankan pentingnya integrasi layanan dan pusat data nasional tanpa adanya hambatan ego sektoral.

Konsolidasi Internal melalui PK dan SKP

Sebagai bentuk komitmen, Kemkomdigi melakukan konsolidasi melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2026. Langkah ini bertujuan agar setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan dampak (output dan outcome) yang transparan bagi publik.

Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, menyebut penandatanganan ini sebagai strategi penyelarasan gerak seluruh unit sejak awal tahun."PK dan SKP adalah kompas navigasi kita. Dokumen ini memastikan bahwa sejak awal tahun 2026, setiap pegawai tahu persis apa yang menjadi target dan harus dicapai," jelas Ismail.

Ismail memerinci tiga pilar utama dalam penetapan kinerja ini: kepastian arah, jaminan akuntabilitas profesional, dan keselarasan dengan program besar pemerintah. Upaya ini merupakan bentuk komitmen Kemkomdigi dalam mengawal visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kemkomdigi 2025-2029. (*)